Bisnis.com, BANDUNG--Pemprov Jabar akan mengocok ulang seluruh kepala sekolah tingkat SMA dan SMK negeri lewat mutasi ke berbasis domisili.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menilai selama ini para kepala sekolah sangat terbebani harus mengajar jauh dari kampung halamannya.
Karena itu gubernur berencana memindahkan kepala sekolah di tingkat SMA dan SMK negeri di Jawa Barat agar mengajar di sekolah yang di domisili asalnya.
"Yang pertama adalah penempatan kepala sekolah yang jaraknya jauh dari rumahnya, harus segera dievaluasi. Mereka dikembalikan ke daerahnya masing-masing itu yang pertama, karena itu membebani ya," katanya di Sabuga ITB, Bandung, Rabu (20/8/2025).
Pihaknya berencana mengevaluasi terhadap anggaran sekolah karena ada beberapa item yang sudah dilarang oleh Pemprov Jabar, seperti larangan jual beli LKS, seragam sekolah dan lain-lain.
"Itu nanti harus segera diperbaharui, dengan apa? Dengan kita membuat penghitungan alokasi secara cermat, agar sekolah tidak kekurangan biaya," ucapnya.
Baca Juga
Selanjutnya terkait larangan study tour dan terakhir mengenai jam pulang sekolah siswa, yang menurutnya saat ini terlalu sore.
"Karena kan itu bisa membuat depresi anak-anak. Sehingga tadi saya bilang, bisa enggak sih jam setengah dua atau jam dua, kan mereka pulang jam empat. Ini juga hal yang saya minta mereka untuk mengkaji," kata dia.
Soal jam pulang sekolah siswa ini dapat dikaji lebih lanjut, menyesuaikan kebutuhan atau kepentingan di masing-masing wilayah.
"Tetapi juga jangan dilupakan, bahwa banyak anak sekolah, ketika pulang sekolah nggak pulang ke rumah. Itu juga bahan evaluasi dan nanti terintegrasikan dan termasuk penyediaan bis sekolah untuk daerah-daerah yang jangkauan ke sekolahnya tidak ada transportasi publiknya.Termasuk jalan menuju sekolah harus rapi, setiap sekolah ada toiletnya tiap kelas, ada trotoarnya, ini yang menjadi concern kita di 2026," paparnya.
Sementara, Sekda Jabar Herman Suryatman memastikan rencana mutasi kepala sekolah ini tengah ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan (Disdik) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
"Ini lagi diselesaikan Disdik, usulan sudah ke BKD. Dalam 1-2 hari ini kami akan finalisasi untuk memastikan sesuai harapan Pak Gubernur, didekatkan, karena memang tidak sesederhana yang dibayangkan. Geser satu kepala sekolah pasti rangkaiannya panjang," tutur Herman.
Pengembalian kepala sekolah di domisili masing-masing ini untuk optimalisasi kinerja. Setelah nantinya hal tersebut benar terbukti lebih baik, nantinya para guru juga akan mengikuti didekatkan ke daerah masing-masing.
"Nanti sambil berjalan tentu guru-guru juga kita ihtiarkan untuk didekatkan ke rumahnya masing-masing. Tentu tanpa mengorbankan kualitas pelayanan pendidikan," ucapnya.
Namun, Pemprov Jabar juga akan mengkaji dan memikirkan bagaimana mana nanti dampak dari perpindahan ini. Sebab, jangan sampai mengalami kekosongan di sekolah asalnya.
"Tapi jangan sampai nanti ada kekurangan guru di satu sisi, ada kelebihan guru di yang lain. Kan harus menjamin tadi pelayanan pendidikannya tidak terganggu," katanya.
Herman memastikan pemindahan ini akan difokuskan terlebih dahulu ke beberapa kepala sekolah, selanjutnya bertahap ke guru-guru yang ada. Sebab, pelayanan terhadap pendidikan harus tetap berjalan tanpa ada hambatan.
"Jangan sampai ada sekolah yang kosong kepala sekolahnya, kemudian yang lain mungkin stok kepala sekolahnya berlebih. Kami akan pastikan semua sekolah dipimpin oleh Kepsek sesuai dengan kebutuhan masing-masing," jelasnya.
