Bisnis.com, GARUT - Wakil Bupati Garut Helmi Budiman menyebutkan wilayahnya merupakan salah satu daerah yang kurang aktif dalam verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Helmi menuturkan, persentase perbaikan DTKS di Kabupaten Garut hanya 2,22 persen, padahal jumlah usulan baru sebanyak 2,98 persen. Akibatnya, kabupaten tersebut menduduki peringkat 349 diantara seluruh kabupaten/kota di Indonesia dalam verifikasi dan validasi DTKS.
"Saya harap pengelolaan data harus menjadi fokus perhatian semua, khususnya di Dinas Sosial yang memang mengelola dan meng-update data kemiskinan," kata Helmi di Kabupaten Cirebon, Senin (26/7/2021).
Helmi mengatakan, jumlah DTKS di Kabupaten Garut sebanyak 1.544.181 atau 422.457 kepala keluarga (KK). Jumlah warga kurang mampu tersebut tersebar di 42 kecamatan.
Jumlah warga miskin terbanyak berada di Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota sebamyak 14.497 jiwa. Sementara, jumlah paling sedikit ada di Desa Sindangpratu, Kecamatan Wanaraja sebanyak 872 jiwa.
"Kalau tidak ada update data, dikhawatirkan jumlah warga miskin yang tidak masuk ke dalam DTKS tidak mendapatkan bansos Covid-19," katanya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Garut Agus Ismail menyebutkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Kabupaten Garut pada Tahun 2020 mengalami kenaikan sebanyak 262.780 (9,98 persen).
Angka tersebut, naik sebanyak 1 persen dibandingkan dengan tahun 2019 sebanyak 235.190 jiwa. "Persentase penduduk miskin masih berada di atas rata-rata Jawa Barat 8,43 perse serta di bawah nasional 10,16 persen," katanya.
Ia juga memaparkan, bahwa tahun 2020 Kabupaten Garut berada di kuadran I. dengan jumlah warga miskin diatas rata-rata provinsi (145,2 ribu jiwa) dan memiliki peningkatan angka kemiskinan di atas rata-rata (19,3 ribu jiwa).
Agus mengatakan, rencana kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Garut pada 2022, seluruhnya bakal menggunakan DTKS. Berharap, saa ini pemerintah maupun masyarakat bisa bekerja sama dalam memerangi kemiskinan terutama di masa pandemi Covid-19.
“Solidaritas sosial masyarakat harus terus ditingkatkan. Melawan pandemi tidak bisa hanya ditaruh pada satu pundak pemerintah atau masyarakat, tetapi harus ditaruh di atas pundak kita secara bersama-sama,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
