Bisnis.com, CIREBON- Pemerintah Kabupaten Cirebon didesak untuk melakukan efisiensi anggaran guna memprioritaskan perbaikan infrastruktur jalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Desakan tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menegaskan bahwa pembangunan harus terintegrasi dan tidak boleh menyisakan disparitas antarwilayah.
"Kalau kita bicara pembangunan jalan di kabupaten, maka pemerintah kabupatennya dulu yang harus lakukan efisiensi. Belanja operasional dialihkan, anggaran perjalanan dinas dipangkas. Fokuskan pengelolaan keuangan untuk menyelesaikan problem jalan secara bertahap," tegas Dedi Mulyadi saat menghadiri rapat paripurna Hari Jadi Ke-543 Kabupaten Cirebon di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon, Senin (21/4/2025).
Pernyataan Dedi ini bukan tanpa alasan. Hingga awal 2025, sebagian besar ruas jalan kabupaten di Cirebon masih dalam kondisi rusak ringan hingga berat. Warga di beberapa kecamatan seperti Babakan, Gebang, Pabuaran, hingga Greged kerap mengeluhkan kerusakan yang menyulitkan aktivitas harian mereka.
Menurut Gubernur Dedi, intervensi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap kondisi jalan kabupaten tidak bisa dilakukan secara instan, mengingat saat ini fokus anggaran provinsi masih tersedot untuk penyelesaian proyek jalan provinsi yang tengah dalam proses audit keuangan.
"Jadi target kita, 2026 itu sudah mulai intervensi ke jalan kabupaten. Dan di 2027 harus paripurna. Artinya, seluruh jalan kabupaten di Jawa Barat harus selesai diperbaiki. Tapi hari ini, kita belum bisa intervensi langsung. Fokus kita adalah menyelesaikan tanggung jawab yang menjadi kewenangan provinsi dulu," jelas Dedi.
Baca Juga
Lebih lanjut, Dedi menyinggung pentingnya perubahan cara berpikir di tubuh birokrasi daerah. Ia mengkritik sikap sebagian pejabat eksekutif dan legislatif yang masih terjebak pada pola kerja lama, yakni menitikberatkan visi jangka panjang tanpa aksi konkret dalam lima tahun masa jabatan.
Gubernur menyebutkan bahwa setiap kabupaten, termasuk Cirebon, mesti menata ulang postur APBD mereka. Ia mendorong agar anggaran-anggaran yang tidak berdampak langsung pada kebutuhan masyarakat dipangkas dan dialihkan untuk sektor prioritas seperti infrastruktur jalan, pendidikan, dan kesehatan.
"Lima tahun ini harus berbuat apa, bukan lima tahun ke depan akan jadi apa. Kalau masih bicara nanti, nanti, ya pembangunan tak pernah selesai. Hari ini, mulailah dengan efisiensi dan kerja nyata," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Dedi juga menyinggung besarnya anggaran perjalanan dinas yang masih menjadi ‘beban’ dalam APBD kabupaten/kota. Ia menilai, banyak perjalanan dinas tidak berdampak langsung terhadap output pembangunan.
"Kalau ada yang bangun ruang tunggu di kantor tapi jalannya rusak parah, itu pasti berdarah. Masyarakat sekarang cerdas, mereka tahu mana program yang menyentuh kebutuhan mereka dan mana yang hanya seremoni," kata Dedi.
Ia mengajak pemerintah daerah untuk lebih realistis dan terencana. Menurutnya, 2025 menjadi tahun krusial untuk melakukan konsolidasi dan perencanaan, yang akan diformulasikan dalam Musrenbang tingkat provinsi. Setelah itu, 2026 menjadi momentum untuk eksekusi.
"2026 harus sudah ready. Tahun ini kan kita di tengah perjalanan. Tapi 2026 harus siap, pembangunan harus terencana. Dan nanti akan dimulai melalui Musrenbang Provinsi Jawa Barat," jelasnya.
kondisi jalan rusak Cirebon...
