Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PHK Massal PT Yihong Novatex Indonesia Jadi Pukulan Telak Dunia Usaha di Cirebon

Kasus PHK massal Yihong Novatex bisa dijadikan cerminan bagi perusahaan lain, serta tolak ukur dalam menjaga hubungan baik antara pengusaha dan pekerja.
Sebanyak 1.126 dari 1.500 pekerja PT Yihong Novatex Indonesia menggelar aksi protes di depan Kantor Bupati Cirebon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat Selasa (11/3/2025) siang. Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak. / Bisnis-Hakim Baihaqi
Sebanyak 1.126 dari 1.500 pekerja PT Yihong Novatex Indonesia menggelar aksi protes di depan Kantor Bupati Cirebon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat Selasa (11/3/2025) siang. Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak. / Bisnis-Hakim Baihaqi

Bisnis.com, CIREBON - Kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang terjadi di PT Yihong Novatex Indonesia menjadi sorotan dan dianggap sebagai pelajaran penting bagi dunia usaha di Kabupaten Cirebon.

Ketua DPD Apindo Kabupaten Cirebon Asep Sholeh Fakhrul mengatakan kasus tersebut bisa dijadikan cerminan bagi perusahaan lain, serta tolak ukur dalam menjaga hubungan baik antara pengusaha dan pekerja.

“Ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Yihong adalah cerminan untuk perusahaan lain dan menjadi tolak ukur bagaimana perusahaan harus mengelola hubungan industrial dengan pekerjanya. Tidak hanya perusahaan yang harus mengikuti aturan, tetapi juga buruh harus memahami situasi yang ada,” ujar Asep, Kamis (17/4/2025).

Asep mengungkapkan, salah satu masalah utama yang memicu terjadinya PHK massal di PT Yihong Novatex adalah adanya miskomunikasi antara buruh dan manajemen perusahaan. 

Komunikasi buruk antara kedua belah pihak seringkali memperburuk situasi dan menyebabkan ketegangan yang berujung pada keputusan yang merugikan banyak pihak.

Oleh karena itu, Asep menekankan pentingnya adanya dialog terbuka yang konstruktif untuk mencegah konflik yang lebih besar.

“Komunikasi antara buruh dan manajemen harus lebih baik. Miskomunikasi dapat menambah ketegangan yang pada akhirnya mengarah pada langkah drastis seperti PHK. Kedua belah pihak harus lebih terbuka dan mendengarkan,” kata Asep.

Dalam pernyataannya, Asep juga menekankan pentingnya menjaga kondusivitas di lingkungan perusahaan, khususnya untuk menarik kembali minat investor. 

Menurutnya, sebuah perusahaan yang tidak memiliki hubungan harmonis dengan pekerja dan sering terjadi konflik internal akan berisiko kehilangan kepercayaan dari investor, yang bisa berdampak pada kinerja perusahaan dan iklim investasi di Indonesia.

“Perusahaan yang tidak bisa menjaga kondusivitas di dalam perusahaan bisa kehilangan investor. Kita semua harus menjaga iklim yang kondusif agar investasi tetap masuk dan tumbuh di Indonesia,” ujar Asep.

Asep pun mengimbau kepada buruh dan perusahaan untuk melakukan mediasi atau musyawarah dalam menyelesaikan masalah ketenagakerjaan. 

Hal ini dianggap sebagai langkah yang lebih efektif daripada aksi-aksi yang dapat memicu kerusuhan atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Mediasi antara buruh dan manajemen perusahaan harus dilakukan untuk mencari solusi terbaik. Hindari aksi-aksi yang bisa memperburuk keadaan atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak berkepentingan dengan penyelesaian yang damai,” imbaunya.

Sebagai asosiasi yang mewadahi pengusaha, Apindo berkomitmen untuk menegur perusahaan-perusahaan anggotanya yang tidak mematuhi aturan ketenagakerjaan. 

Asep menegaskan, pihaknya akan terus mengawasi praktik-praktik ketenagakerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan, serta mendukung upaya-upaya yang dilakukan untuk memperbaiki hubungan antara pekerja dan pengusaha.

“Apindo akan selalu menegur perusahaan yang tidak mematuhi aturan yang berlaku. Kami berkomitmen untuk mendukung terciptanya hubungan yang baik antara buruh dan manajemen perusahaan,” ujar Asep.

Sebelumnya, sebanyak 1.126 dari 1.500 pekerja PT Yihong Novatex Indonesia mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak. 

PHK massal ini terjadi setelah para pekerja melakukan mogok kerja selama tiga hingga empat hari sebagai bentuk protes terhadap kebijakan perusahaan.

Para pekerja yang terdampak kemudian menggelar aksi protes di depan Kantor Bupati Cirebon, Selasa (11/3/2025) siang. Aksi tersebut sempat memanas dengan adanya aksi dorong antara buruh dan aparat keamanan. 

Mereka menuntut kejelasan dan keadilan atas PHK yang dianggap tidak berdasar serta meminta pemerintah daerah untuk turun tangan menyelesaikan permasalahan ini.

Pantauan saat itu, mereka membawa spanduk dan poster berisi tuntutan agar PHK sepihak tersebut dibatalkan dan meminta pemerintah daerah untuk memediasi konflik antara pekerja dan manajemen perusahaan.

Suasana sempat memanas ketika aparat keamanan mencoba melarang massa ke dalam jalan kantor bupati. Terjadi aksi dorong antara buruh dan aparat, namun situasi berhasil dikendalikan setelah perwakilan buruh diizinkan masuk untuk berdialog.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Hakim Baihaqi
Editor : Ajijah

Topik

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper