Bisnis.com, CIREBON - PT Yihong Novatex Indonesia di Kabupaten Cirebon kembali membuka kesempatan kerja untuk tiga posisi setelah sebelumnya melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap puluhan buruh.
Perusahaan yang berlokasi di Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, ini membuka lowongan untuk posisi operator PPIC painting, operator sablon, dan admin produksi. Informasi tersebut disampaikan melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Cirebon pada awal April 2024.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon Novi Hendrianto membenarkan lowongan tersebut merupakan bagian dari proses rekrutmen ulang yang dilakukan perusahaan setelah melewati masa restrukturisasi internal pasca-PHK.
"Ya, betul. PT Yihong Novatex Indonesia kembali membuka lowongan kerja. Ini merupakan bagian dari upaya mereka untuk menyesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja baru yang lebih spesifik," kata Novi, Selasa (15/4/2025).
Menurut Novi, Disnaker Kabupaten Cirebon memfasilitasi proses walk-in interview yang dijadwalkan pada 29 April 2024 mendatang. Kegiatan ini akan digelar di kantor Disnaker, Jalan Slamet Riyadi, Krucuk, Kota Cirebon.
Adapun persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan cukup terbuka. Pelamar minimal berpendidikan SMA atau sederajat, berusia maksimal 40 tahun, serta memiliki atau tidak memiliki pengalaman di bidang painting sepatu.
Baca Juga
Selain itu, pelamar diharuskan menguasai Microsoft Office dan memiliki Kartu Pencari Kerja atau AK-1.
Sebelumnya, sebanyak 1.126 dari 1.500 pekerja PT Yihong Novatex Indonesia mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak.
PHK massal ini terjadi setelah para pekerja melakukan mogok kerja selama tiga hingga empat hari sebagai bentuk protes terhadap kebijakan perusahaan.
Para pekerja yang terdampak kemudian menggelar aksi protes di depan Kantor Bupati Cirebon, Selasa (11/3/2025) siang. Aksi tersebut sempat memanas dengan adanya aksi dorong antara buruh dan aparat keamanan.
Mereka menuntut kejelasan dan keadilan atas PHK yang dianggap tidak berdasar serta meminta pemerintah daerah untuk turun tangan menyelesaikan permasalahan ini.
Pantauan saat itu, mereka membawa spanduk dan poster berisi tuntutan agar PHK sepihak tersebut dibatalkan dan meminta pemerintah daerah untuk memediasi konflik antara pekerja dan manajemen perusahaan.
Suasana sempat memanas ketika aparat keamanan mencoba melarang massa ke dalam jalan kantor bupati. Terjadi aksi dorong antara buruh dan aparat, namun situasi berhasil dikendalikan setelah perwakilan buruh diizinkan masuk untuk berdialog.
