Bisnis.com, BANDUNG—Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi [Marvest] menggelar rapat koordinasi membahas anggaran untuk program prioritas yang masuk dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan.
Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Asdep IPW Kemenko Marves) Djoko Hartoyo menyebutkan bahwa untuk merealisasikan proyek yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, diperlukan sinergi dan kolaborasi.
Rapat koordinasi yang digelar di Bandung menurutnya merupakan tindak lanjut dari rapat kesiapan dan prioritas anggaran tahun 2023 dan 2024 yang telah diadakan pada bulan Februari lalu di Jakarta.
Dalam forum tersebut, Asdep Djoko juga bercerita bahwa selama ini telah diadakan rapat kerja dan rencana kerja per tiga bulan.
Kegiatan tersebut melibatkan 7 Kementerian di bawah koordinasi Kemenko Marves, serta melibatkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (KemenPPN/Bappenas).
Salah satu hal yang dipaparkan oleh Menteri PUPR dalam pertemuan rutin tersebut adalah mengenai kegiatan implementasi proyek yang tercantum dalam Perpres 87/2021, yang merupakan salah satu direktif Presiden RI.
Baca Juga
Lebih lanjut, ada 58 pekerjaan di sektor ke PU-an yang terdiri dari 4 pekerjaan dilaksanakan di 2023, kemudian 37 kegiatan di tahun 2024, dan 17 kegiatan dilaksanakan setelah tahun 2024.
"Ini merupakan tugas bersama. Sejauh ini program sudah banyak dibahas, termasuk untuk pendanaan kegiatannya," tutur Asdep Djoko dikutip Bisnis dari laman Kemenko Marvest, Selasa (4/4/2023).
Mengingat rapat hybrid ini membahas soal penganggaran P1 Perpres 87/2021 di sektor ke PU-an, maka hadir pula dalam rapat Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Karo PAKLN KemenPUPR) Edy Juharsyah.
Ia menyampaikan bahwa pihaknya sedang menyiapkan usulan pagu PUPR tahun anggaran 2024 setelah sebelumnya merangkum berbagai hasil rapat dan diskusi.
"Prioritas program di tahun 2024 nanti mencakup penuntasan proyek; Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi (OPOR); Ibu Kota Negara (IKN); dan Direktif Presiden. Jadi Perpres 87/2021 jadi salah satu fokus Pemerintah juga," sebutnya.
Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada bisnis mengatakan Perpres 87/2021 juga mengamanatkan ratusan program sudah mulai berjalan selambat-lambatnya pada 2024 mendatang.
Dia menilai jika ini segera terealisasi maka masyarakat di dua kawasan tersebut akan mendapatkan manfaat ekonomi yang besar. “Mudah-mudahan ini bisa terkejar sampai 2024,” ujarnya.
