Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Jabar Jadi Daerah Pertama Miliki Pusat Distribusi Provinsi

PDP menjadi bagian dari strategi untuk mengendalikan ketersediaan dan harga bahan pangan hingga inflasi di wilayah tatar Pasundan.
Wisnu Wage Pamungkas
Wisnu Wage Pamungkas - Bisnis.com 25 Januari 2023  |  20:13 WIB
Jabar Jadi Daerah Pertama Miliki Pusat Distribusi Provinsi
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (keempat kiri) meresmikan Pusat Distribusi Provinsi (PDP) yang berlokasi di Purwakarta, Rabu (25/1 - 2023).
Bagikan

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat meresmikan Pusat Distribusi Provinsi (PDP) yang berlokasi di Purwakarta, Rabu (25/1/2023).

Pusat distribusi itu, menjadi bagian dari strategi untuk mengendalikan ketersediaan dan harga bahan pangan hingga inflasi di wilayah tatar Pasundan.

PDP yang akan dikelola oleh BUMD PT Agro Jabar itu, akan menghimpun stok pangan dan bahan pokok. Dalam Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pusat Distribusi Provinsi telah diamanatkan bahwa BUMD Agro Jabar juga berperan untuk stabilitas pangan.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan jajaran Pemprov Jabar terus berupaya menjaga inflasi daerah agar stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat terjaga. Salah satunya lewat perwujudan PDP.

"Alhamdulillah hari ini Jawa Barat, dan yang pertama di Indonesia punya Pusat Distribusi Provinsi (PDP). Nanti semua pangan yang jadi kebutuhan warga atau cadangannya kita simpan disini," kata Kang Emil.

Menurutnya, terdapat lahan seluas 6 hektare untuk PDP tersebut, saat ini baru digunakan sekitar 10 persennya. Kedepan, semua jenis kebutuhan pokok dikumpulkan di tempat ini.

"Tidak untuk dikomersilkan, tujuan utamanya lebih untuk menjaga stabilisasi harga pangan sehingga di Jawa Barat tidak akan ada kenaikan-kenaikan harga yang meresahkan ibu-ibu seperti yang terjadi selama ini," kata Kang Emil.

Jikapun terjadi kenaikan harga di pasar-pasar di sebuah daerah di Jawa Barat, lanjut RK, maka tim quick response akan datang dari PDP sehingga kenaikan harga yang tidak wajar di sebuah wilayah bisa kita intervensi oleh negara dengan PDP ini.

"Dulu kita tidak punya, harus menelepon pemilik supply makanan ngelobi-lobi, ah riweh lah. Kalau begini, kan bisa tenang, karena punya gudang yang isinya segala rupa," ujarnya.

Menurutnya, fungsi PDP bisa macam-macam, bisa seperti bulog, bisa juga seperti badan pangan, karena bisa mendeteksi kenaikan harga oleh sistem komputer. Komputer akan melaporkan lampu kuning lampu merah sebagai peringatan.

"Kenapa memilih Kabupaten Purwakarta, karena secara geografis ruas jalan tol paling banyak melintasi Purwakarta. Jadi ke arah Bandung gampang, ke arah Cirebon juga gampang, ke arah Jakarta juga gampang," kata Kang Emil.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pemprov jabar ridwan kamil Inflasi BUMD Jabar
Editor : Ajijah
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
back to top To top