Bisnis.com, BANDUNG - Pusat Distribusi Provinsi (PDP) Jawa Barat yang dibangun di Kabupaten Purwakarta rencananya akan diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Rabu (25/1/2023).
Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pusat Distribusi Provinsi, PT Agro Jabar akan menjadi pengelola PDP. Lewat tugas ini Agro Jabar diharapkan dapat menjalankan fungsi distribusi, stabilisasi, dan kontribusi bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Direktur Utama PT Agro Jabar Nurfais Almubarok memaparkan alur bisnis Pusat Distribusi Provinsi nantinya akan memakai model pembiayaan Food Ecosystem Financing bekerjasama dengan BJB, dan Jamkrida.
"Lalu supply chain management akan bersinergi dengan UMKM yang berada di bawah naungan Dinas Koperasi, UMKM Kab Purwakarta, sehingga misi stabilisasi harga dan ketahanan pangan dapat lebih optimal," katanya dikutip Bisnis dari laman Agro Jabar, Selasa (24/1/2023).
PT Agro Jabar sudah mengajujan usulan-usulan regulasi untuk memperkuat Pusat Distribusi Provinsi dengan program tunjangan natura ASN dan pemanfaatan resi gudang pada Pemerintah Daerah Purwakarta.
"PT Agro Jabar berharap segala bentuk kerja sama dengan para perangkat daerah di tiap-tiap provinsi dan Kabupaten/Kota dapat terjalin, sebagai bentuk sinergi antara BUMD dan Pemerintah Daerah di Jawa Barat," katanya.
Sebelumnya untuk memperkuat supply chain management Agro akan bersinergi dengan PT Dharma Jaya (BUMD DKI Jakarta), PT Agronesia (BUMD Jawa Barat) dan tidak menutup kemungkinan untuk bersinergi dengan BUMD yang lain, OPD di Jawa Barat dan UMKM yang saat ini sedang dalam proses penjajakan.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan pihaknya terus berupaya menjaga inflasi daerah agar stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat terjaga. Salah satunya lewat perwujudan PDP.
“Kita ingin jaga pusat distribusi ini. Salah satunya dengan mekanisme-mekanisme yang memastikan harga selalu terjangkau. Kami monitor setiap hari, termasuk konsep resi gudang, konsep distribusi digital, dan lain-lain,” katanya.
Dengan Pusat Distribusi pihaknya berharap pertumbuhan, dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan serta tata ruang yang bekelanjutan dapat terwujud dengan cepat. Maka itu, peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah perlu ditingkatkan.
