Bisnis.com, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menghidupkan lagi rencana pemindahan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) juga PT Pindad dari Bandung ke kawasan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Majalengka.
Dedi Mulyadi mengatakan pemindahan ini bisa membuat industri pertahanan lebih berkembang. Rencana ini bahkan sudah ada sejak 2016 lalu.
Dia menunjuk PTDI selama ini sulit berkembang maksimal karena terkendala lahan terbatas dan lokasi yang terhimpit permukiman, sementara untuk pengujian pesawat perlu landasan pacu yang cukup panjang.
"Tidak mungkin misalnya PTDI di Bandung itu berkembang dengan pesat dalam posisi untuk tes pesawatnya juga mengalami keterbatasan landasan. Sehingga saya punya gagasan, bagaimana kalau industri pertahanan dalam negeri itu semuanya dipusatkan di Kertajati," ujarnya di Kampus UNPAD, Jalan Dipatiukur, Kota Bandung, Jumat (22/8/2025).
Menurutnya gagasan ini sudah dikomunikasikan dengan Direktur Utama PTDI, Pindad, dan juga Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau). Hal yang sama ia dorong pada Menteri BUMN dan Komisi I DPR.
Dengan lahan yang cukup luas di Kertajati, maka PTDI bisa leluasa melakukan uji coba dan juga memperbesar produksinya.
"Kemudian nanti pesawat-pesawat F-16 kan sudah bisa. Di sana sudah bisa berjalan dibanding di sini kan nggak bisa. Mudah-mudahan pikiran ini sama, kalau saya ngomong dengan Mas Budi Komisi I DPR RI sama gagasan dan pemikirannya," kata Dedi.
Dedi menyebutkan, bila rencana ini terwujud, diyakini akan menimbulkan efek ganda. Kertajati nantinya bukan hanya menjadi pusat industri pertahanan saja, rencana status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) juga akan terdongkrak.
Sementara dari sisi penerbangan komersial dari dan ke Kertajati, diharapkan bisa kembali menggeliat seperti yang terjadi di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta.
"Kalau sudah kawasan ekonomi khusus terbentuk di situ industri pertahanan di situ, maka maskapai penerbangannya akan jalan. Kita tahu bahwa tidak ada halangan juga kalau itu adalah pangkalan udara tetap membuka maskapai penerbangan sipil," katanya.
Langkah ini juga akan mengurangi beban fiskal daerah. Selama ini biaya perawatan BIJB mencapai Rp60 miliar per tahun.
Bila industri pertahanan masuk, menurutnya biaya pemeliharaan bandara bisa ditanggung pemerintah pusat.
“Hilang kan (biaya perawatan). Nanti sudah dibiayai oleh industri pertahanan. Pemerintah provinsi tidak usah membiayai lagi,” pungkasnya.
