Bisnis.com, MAKASSAR - Wakil Presiden HM Jusuf Kalla (JK) menyakini dana haji yang akan diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur menjadi menguntungkan di masa mendatang.
"Risikonya pasti ada. Ongkosnya naik haji itu kan dibayar dengan dolar. Kalau tidak diupayakan bisa terkena inflasi, karena daya beli. Untuk itu harus diinvestasikan ke proyek yang menguntungkan," katanya di Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (28/7/2017).
Menurut Wapres dana haji tersebut berasal dari uang muka para jamaah haji yang mendaftar hari ini dan naik hajinya pada 10 hingga 35 tahun mendatang, sehingga dari pada dana tersebut tidak digunakan, maka lebih baik diinvestasikan ke infrastuktur dan usaha lainnya yang menguntungkan.
Selain itu, dia menyatakan biaya naik haji dibayarkan menggunakan mata uang dolar, sehingga bila terus disimpan sampai 10 tahun mendatang, maka biaya tidak akan sama dengan pembayaran tahun ini, sehingga dicarikan jalan agar bisa menguntungkan.
"Dana itu harus diinvestasikan, misalnya infrastuktur pembangunan jalan tol karena akan meningkat terus pembayarannya, dan investasi kelapa sawit juga bisa menguntungkan," ucap Wapres JK, yang juga Ketua Dewan Masjid Pusat.
Bahkan, dia menjelaskan bila diinvestasikan ke jalan tol, kalau keuntungan sampai 15% per tahun, maka jauh lebih tinggi dari inflasi.
"Kalau langkah ini tidak dilakukan, bisa bangkut orang. Bisa-bisa calon jamaah haji kita tidak akan naik haji. Inilah alasan mengapa harus diinvestasikan," demikian Wakil Presiden M. Jusf Kalla, yang juga Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo usai melantik Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/7), bahwa dana haji yang tersimpan di kas pemerintah dapat diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur yang lebih menguntungkan.
Berdasarkan hasil auditor 2016 bahwa dana haji baik setoran awal, nilai manfaat dan dana abadi umat tercacat mencapai Rp95,2 triliun, dan diperkirakan hingga akhir tahun 2017 bisa mencapai Rp100 triliun lebih.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menjelaskan bahwa investasi dana haji di proyek infrastruktur sendiri, sama dengan investasi dana haji yang selama ini dilakukan oleh Kementerian Agama ke bank syariah maupun Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau suku.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
