Bisnis.com, GARUT - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat hanya 34,61% rumah tangga di Kabupaten Garut yang menempati rumah layak huni pada 2024.
Angka ini menempatkan Garut sebagai daerah dengan persentase terendah kedua di Jawa Barat, hanya sedikit lebih tinggi dari Kabupaten Sukabumi yang berada di posisi buncit dengan 32,83%.
Kepala BPS Jawa Barat Darwis Sitorus mengungkapkan data tersebut berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024. Menurutnya, kondisi ini menunjukkan adanya tantangan besar di sektor perumahan, terutama terkait pemenuhan standar rumah layak huni.
“Rumah layak huni itu bukan hanya soal dinding atau atap, tapi menyangkut empat komponen utama yaitu, ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, akses air minum layak, dan sanitasi layak. Kalau satu saja dari komponen itu tidak terpenuhi, rumah tersebut tidak dikategorikan layak huni,” ujar Darwis, dalam keterangan tertulis, Rabu (13/8/2025).
BPS mencatat disparitas yang cukup besar antara daerah dengan persentase tertinggi dan terendah. Kabupaten Indramayu memimpin dengan 85,78% rumah tangga menempati rumah layak huni, disusul Kota Banjar (83,51%) dan Kabupaten Subang (83,27%). Artinya, ada selisih 51,17 poin antara Indramayu dan Garut.
“Kesenjangan ini mencerminkan perbedaan tingkat pembangunan dan akses terhadap infrastruktur dasar antarwilayah di Jawa Barat. Garut dan beberapa daerah lain masih tertinggal jauh dibanding wilayah utara yang relatif lebih maju,” kata Darwis.
Baca Juga
Berdasarkan komponen penilaian, pada 2023–2024 mayoritas kabupaten/kota di Jawa Barat sudah memiliki persentase kecukupan luas tempat tinggal di atas 90%. Hanya empat daerah yang masih di bawah angka tersebut, yakni Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Bandung, dan Kota Cimahi.
Namun, untuk komponen sanitasi layak, nilainya masih memprihatinkan. Rata-rata provinsi belum mencapai 80%, dan hanya tujuh kabupaten/kota yang mampu menembus angka 90%.
"Banyak rumah tangga di daerah tertinggal belum memiliki akses sanitasi memadai. Ini yang menjadi salah satu penghambat pencapaian target rumah layak huni,” papar Darwis.
Akses air minum layak juga menjadi isu, meskipun angkanya lebih baik. Daerah dengan cakupan rendah kerap menghadapi kendala jaringan distribusi dan kualitas sumber air.
Darwis menilai, rendahnya persentase rumah layak huni di Garut dan daerah-daerah bawah lainnya dipengaruhi oleh kombinasi faktor ekonomi dan infrastruktur. Banyak keluarga masih tinggal di rumah semi permanen yang tidak memenuhi kriteria teknis ketahanan bangunan.
“Pendapatan rumah tangga menjadi faktor penentu. Kalau penghasilan pas-pasan, prioritas mereka bukan memperbaiki rumah, melainkan kebutuhan sehari-hari. Di sisi lain, infrastruktur pendukung seperti jaringan air bersih dan sanitasi juga belum merata,” jelasnya.
Ia menambahkan, kebijakan perumahan di tingkat daerah perlu lebih fokus pada pemerataan akses, terutama di wilayah pedesaan dan pinggiran yang selama ini cenderung terabaikan.
Meskipun angka rumah layak huni di Jawa Barat secara umum meningkat dibanding 2023, capaian tersebut belum signifikan bagi daerah-daerah dengan posisi terbawah. Garut, misalnya, meski mengalami sedikit kenaikan, tetap berada jauh di bawah rata-rata provinsi yang mencapai 56,25%.
“Peningkatan memang ada, tapi kecepatannya tidak cukup untuk mengejar ketertinggalan. Jika tren ini tidak diintervensi dengan kebijakan yang tepat, kesenjangan antarwilayah justru akan melebar,” tegas Darwis.
BPS Jawa Barat merekomendasikan sejumlah langkah strategis bagi pemerintah daerah untuk mempercepat peningkatan kualitas hunian masyarakat.
Rekomendasi tersebut meliputi perluasan program perbaikan rumah tidak layak huni yang terintegrasi dengan program nasional seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), peningkatan infrastruktur dasar seperti sistem penyediaan air minum dan sanitasi di wilayah dengan capaian terendah.
Kemudian, penerapan skema pembiayaan inovatif yang memungkinkan rumah tangga berpenghasilan rendah melakukan renovasi secara bertahap melalui kredit lunak.
Selain itu, BPS menekankan pentingnya penguatan data terpadu agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.
“Kami siap mendukung dengan data yang detail hingga level desa, sehingga intervensi bisa lebih terarah. Kuncinya adalah kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota,” kata Darwis.
Pemerintah pusat menargetkan peningkatan kualitas rumah tangga layak huni secara nasional sebagai bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan RPJMN.
Namun, dengan capaian seperti di Garut dan Sukabumi, pencapaian target akan menjadi tantangan berat jika tidak ada percepatan.
Darwis menegaskan, pemenuhan rumah layak huni bukan sekadar aspek fisik, tapi juga menyangkut kualitas hidup dan kesehatan masyarakat.
“Rumah yang tidak layak berpotensi meningkatkan risiko penyakit, menurunkan produktivitas, dan menghambat perkembangan anak. Jadi ini bukan hanya soal perumahan, tapi juga soal masa depan generasi,” pungkasnya.
