Bisnis.com, CIREBON - Pemekaran Cirebon Timur menjadi Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) masih terganjal berbagai persoalan mendasar.
Meski wacana pemekaran terus menguat, termasuk dukungan dari pemerintah daerah dan DPRD Jawa Barat, sejumlah indikator kelayakan belum terpenuhi.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menyebutkan skor kelayakan Cirebon Timur baru mencapai 351 poin. Padahal, syarat minimal yang ditetapkan untuk pengajuan CDOB berada di kisaran 400 hingga 500 poin.
"Selisih tersebut bukan sekadar angka teknis, melainkan cerminan masih lemahnya fondasi pembangunan di wilayah timur Cirebon," kata Ono, Rabu (27/8/2025).
Dari kajian DPRD Jabar, ada tiga sektor krusial yang menjadi penghambat skor kelayakan, yakni, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Tiga hal ini merupakan fondasi bagi sebuah daerah otonom, namun kondisi di lapangan belum cukup meyakinkan. Jalan dan jembatan di sejumlah kecamatan timur masih minim perawatan, fasilitas pendidikan belum merata, sementara layanan kesehatan jauh dari memadai.
Baca Juga
Ono menegaskan, tanpa penguatan di sektor dasar tersebut, Cirebon Timur sulit melampaui ambang batas kelayakan.
"Kabupaten Cirebon sebagai daerah induk perlu lebih berani mengalokasikan APBD untuk menopang indikator kelembagaan calon daerah baru. Jika tidak, pemekaran hanya akan menjadi jargon politik yang tidak pernah sampai ke meja keputusan," kata Ono.
Selain soal indikator pembangunan, masalah lain yang ikut mengganjal adalah penentuan calon ibu kota Cirebon Timur. Hingga kini belum ada kesepakatan bulat mengenai pusat pemerintahan baru.
Bagi masyarakat, kata Ono, kejelasan lokasi ibu kota bukan sekadar simbol, melainkan menentukan arah pembangunan ke depan. Tanpa kepastian, perdebatan antarwilayah justru bisa melemahkan soliditas masyarakat yang selama ini menginginkan pemekaran.
Ono menekankan, masyarakat harus satu barisan. Jika ada tarik-menarik kepentingan terkait ibu kota, maka pemekaran bisa tersandera oleh konflik internal.
"Dengan kata lain, perjuangan administratif ke pusat tidak akan berarti banyak bila di tingkat lokal sendiri masih bercerai-berai," katanya.
Bupati Cirebon Imron Rosyadi mengatakan gagasan pemekaran bukan lahir tanpa alasan. Saat ini Kabupaten Cirebon menanggung beban demografi dan administratif yang amat berat dengan jumlah penduduk 2,4 juta jiwa tersebar di 40 kecamatan, 412 desa, dan 12 kelurahan.
Dengan luas wilayah dan kepadatan penduduk sebesar itu, dukungan anggaran dari pemerintah pusat tidak sebanding.
Akibatnya, program pembangunan tidak berjalan merata. Wilayah timur kerap merasa terpinggirkan, kalah cepat dibanding bagian barat dan pusat Kabupaten Cirebon yang dekat dengan akses kota.
"Pemekaran dianggap sebagai jalan keluar untuk mendekatkan pelayanan publik sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan," kata Imron.
Namun, Imron juga mengingatkan pembentukan CDOB bukan hanya urusan administratif di atas kertas. Pemekaran harus disiapkan dengan serius, mulai dari sumber daya manusia, kesiapan keuangan daerah, hingga keberlanjutan pembangunan jangka panjang.
Tanpa itu semua, Cirebon Timur berisiko lahir sebagai daerah otonomi baru yang justru lumpuh sejak awal.
"Selama indikator dasar belum terpenuhi, pemekaran akan terus terganjal. Dan masyarakat Cirebon Timur harus bersabar, menunggu apakah janji pemekaran benar-benar diwujudkan, atau hanya akan menjadi wacana politik musiman yang terus diulang dari satu periode ke periode berikutnya," kata Imron.
