Bisnis.com, CIREBON - Wacana pemekaran wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajamuning) menjadi Provinsi Cirebon Raya kembali menyeruak. Tokoh-tokoh politik, akademisi, hingga pejabat daerah ramai menggelar diskusi dan deklarasi.
Namun di balik gegap gempita di ruang-ruang pertemuan itu, suara masyarakat biasa terdengar berbeda. Sebagian besar justru bersikap bodo amat terhadap pemekaran tersebut.
Bagi banyak warga di Ciayumajakuning, pemekaran bukanlah prioritas utama. Mereka lebih berharap pada perubahan nyata berupa jalan-jalan yang mulus, akses kesehatan mudah, pendidikan terjangkau, hingga pelayanan publik cepat tanpa birokrasi berbelit.
"Provinsi baru atau tidak, buat kami yang penting jalan tidak berlubang, rumah sakit gampang dijangkau, anak sekolah tidak mahal," kata Taufik Mubarok, warga Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Senin (28/4/2025).
Ia mengaku sering mendengar berita tentang Provinsi Cirebon Raya. Namun, menurutnya, pemekaran hanya akan berarti jika berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari warga kecil. "Kalau ujung-ujungnya sama saja, birokrasi tambah jauh, pungutan tambah banyak, buat apa?" sambungnya.
Sejak awal 2025, isu pembentukan Provinsi Cirebon Raya kembali menguat seiring dengan kabar dibukanya moratorium pemekaran daerah oleh pemerintah pusat. Sejumlah nama seperti Rokhmin Dahuri dan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat ikut mendorong realisasi ini.
Baca Juga
Mereka berargumen Cirebon Raya memiliki potensi ekonomi, budaya, dan geografis yang cukup kuat untuk berdiri sendiri. Berdasarkan rencana, provinsi ini akan mencakup Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Ada pula versi yang mengusulkan bergabungnya Brebes dan Cilacap.
Namun di lapangan, gaung pembentukan provinsi baru belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan nyata masyarakat. Sebagian besar warga merasa perjuangan memperbaiki layanan dasar jauh lebih penting ketimbang perubahan administratif yang tidak jelas dampaknya.
Hal itu diakui pula Abdul Ghofar, warga Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Mantan ketua RT ini sering mendapatkan keluhan dari warganya yang mengeluhkan rusaknya jalan desa, minimnya layanan air bersih, hingga ribetnya pengurusan administrasi kependudukan.
"Kalau mau bikin provinsi baru, ya silakan. Tapi jangan lupa, sebelum itu bereskan dulu fasilitas yang ada. Jangan sampai ganti nama doang, tapi masalah tetap numpuk," ujarnya.
Data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat menunjukkan wilayah Ciayumajakuning menghadapi banyak tantangan pembangunan. Akses jalan antarkabupaten banyak yang rusak parah.
Bahkan, indeks pembangunan manusia (IPM) di beberapa kabupaten masih di bawah rata-rata provinsi.
Di Indramayu misalnya, berdasarkan data 2024, lebih dari 28% jalan kabupaten dalam kondisi rusak ringan hingga berat. Di Majalengka, akses ke beberapa daerah wisata andalan seperti Gunung Ciremai masih terkendala minimnya infrastruktur pendukung.
Tak hanya infrastruktur, layanan publik juga menjadi sorotan. Banyak warga mengeluhkan lamanya pengurusan dokumen, kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai di desa-desa, serta kesulitan mengakses bantuan pemerintah.
Ika, warga Kuningan menceritakan pengalamannya mengurus surat pindah penduduk yang memakan waktu lebih dari dua bulan.
"Bolak-balik dari kantor desa ke kecamatan, dari kecamatan ke kabupaten. Belum lagi biaya tidak resmi yang kadang-kadang diminta. Kalau cuma ganti jadi provinsi baru tapi sistem pelayanan masih kayak gini, percuma saja," ujarnya geram.
Menurut Ika, seharusnya pemerintah fokus pada reformasi pelayanan publik, mempercepat digitalisasi administrasi, serta memperluas fasilitas kesehatan dan pendidikan, ketimbang sibuk mengurus nama provinsi baru.
