Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon mengakui kerusakan jalan di wilayahnya sudah pada tahap mengkhawatirkan.
Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon Iyan Ediyana menyebut total kebutuhan anggaran untuk memperbaiki seluruh ruas jalan yang rusak mencapai sekitar Rp900 miliar.
“Angka itu hasil perhitungan teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR). Semua ruas yang masuk kategori rusak, kalau dibenahi total, butuh dana hampir Rp1 triliun,” ujar Iyan, Selasa (12/8/2025).
Menurut Iyan, membengkaknya kebutuhan anggaran ini bukan semata akibat umur teknis jalan yang habis, melainkan juga akibat minimnya pemeliharaan rutin bertahun-tahun.
“Kalau saja perawatan dilakukan berkala, kerusakan tidak akan separah ini dan biayanya tentu tidak sebesar sekarang,” katanya.
Meski total kebutuhan mencapai Rp900 miliar, Pemkab Cirebon tidak mungkin mengalokasikannya sekaligus dalam satu tahun anggaran.
Baca Juga
Ia menjelaskan, skema yang digunakan adalah perbaikan bertahap, diprioritaskan pada ruas dengan tingkat kerusakan terberat dan berdampak besar terhadap mobilitas warga.
Iyan secara terbuka mengkritisi pola penganggaran jalan yang selama ini dilakukan. Menurutnya, orientasi anggaran yang lebih banyak terserap untuk proyek-proyek seremonial dan infrastruktur non-urgensi membuat perbaikan jalan selalu tertunda.
“Ini konsekuensi dari prioritas yang setengah hati. Akhirnya masyarakat menanggung akibatnya, akses transportasi terganggu, biaya logistik naik, dan daya saing daerah turun,” katanya.
Iyan menegaskan, APBD seharusnya diarahkan untuk sektor yang memberikan manfaat langsung pada masyarakat luas, terutama infrastruktur dasar.
Pemerintah Kabupaten Cirebon akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp196 miliar pada tahun 2026 untuk program perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan.
Anggaran tersebut berasal dari APBD Kabupaten dan dialokasikan melalui program di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), khususnya bidang Bina Marga.
Sekretaris Dinas PUTR Kabupaten Cirebon Tomy Hendrawan menjelaskan anggaran tersebut terdiri dari dua program utama, yakni program drainase perkotaan dan penyelenggaraan jalan.
“Untuk 2026, totalnya sekitar Rp196 miliar. Di antaranya, Rp15 miliar dialokasikan untuk program drainase perkotaan dan sekitar Rp181 miliar untuk penyelenggaraan jalan,” ujar Tomy.
Jika dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2025 yang mencapai Rp131 miliar, maka terdapat peningkatan sekitar Rp65 miliar atau naik 49%.
Namun, Tomy menyebut peningkatan tersebut masih tergolong tipis jika dibandingkan dengan kebutuhan infrastruktur jalan yang rusak di berbagai wilayah kecamatan.
“Tidak bisa dikatakan signifikan. Kebutuhan riil penanganan jalan di Kabupaten Cirebon masih jauh lebih besar,” tegasnya.
Berdasarkan data terbaru PUTR, panjang jalan kabupaten yang masuk kategori rusak berat dan membutuhkan rekonstruksi mencapai 189,2 kilometer. Angka ini belum termasuk jalan rusak ringan dan sedang yang tersebar di 40 kecamatan.
