Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon berencana menaikkan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur jalan pada tahun anggaran 2026 menjadi dua kali lipat dari tahun ini.
Langkah tersebut menyusul kritik tajam yang disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terhadap minimnya anggaran perbaikan jalan di wilayah Kabupaten Cirebon.
Pada tahun 2025, Pemkab Cirebon hanya mengalokasikan anggaran sebesar Rp130 miliar untuk sektor infrastruktur jalan. Jumlah tersebut dinilai tidak sebanding dengan tingkat kerusakan jalan yang tersebar di berbagai kecamatan, terutama di wilayah perbatasan dan kawasan sentra pertanian serta industri kecil.
Bupati Cirebon Imron Rosyadi mengatakan akan mengusulkan peningkatan anggaran pembangunan jalan dalam pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026.
“Kami akui alokasi anggaran tahun ini masih terbatas. Oleh karena itu, tahun 2026 nanti akan kami prioritaskan. Targetnya minimal naik dua kali lipat dari Rp130 miliar agar perbaikan jalan bisa lebih merata,” kata Imron, Rabu (6/8/2025).
Menurut Imron, keterbatasan fiskal daerah menjadi salah satu faktor rendahnya anggaran infrastruktur jalan dalam beberapa tahun terakhir. Ia menyebut belanja pegawai dan program jaminan kesehatan daerah masih mendominasi struktur APBD Cirebon.
Baca Juga
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melayangkan kritik tajam terhadap Pemerintah Kabupaten Cirebon terkait alokasi anggaran daerah yang dinilainya tidak berpihak pada kebutuhan infrastruktur dasar.
Dedi menyebut struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Cirebon 2025-2026 lebih berpihak pada belanja pegawai ketimbang perbaikan jalan yang rusak berat di banyak kecamatan.
“Dari total APBD sekitar Rp4,2 triliun, hampir Rp2,2 triliun dihabiskan hanya untuk gaji pegawai. Sementara perbaikan jalan hanya kebagian Rp130 miliar. Ini tidak sehat,” kata Dedi.
Menurutnya, jalan kabupaten yang menghubungkan desa-desa di wilayah Cirebon Timur dan Selatan kini dalam kondisi memperihatinkan, namun alokasi anggaran untuk infrastruktur malah minim.
Ia meminta Pemkab Cirebon melakukan efisiensi internal, terutama pada belanja operasional, perjalanan dinas, dan kegiatan seremonial yang dianggap membebani APBD tanpa berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kita jangan terus-menerus menyalahkan provinsi, padahal tanggung jawab jalan kabupaten itu ada di pundak Pemkab. Kalau belanja pegawai membengkak seperti ini, kapan jalan akan diperbaiki?” ujarnya.
Dedi mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan peta jalan untuk perbaikan infrastruktur kabupaten dan provinsi.
Fokus provinsi saat ini adalah menuntaskan jalan provinsi yang rusak terlebih dahulu. Menurut Dedi, intervensi ke jalan kabupaten akan dilakukan secara bertahap mulai 2026, dengan target seluruh jalan kabupaten rampung pada 2027.
Namun, langkah itu, menurutnya, tetap membutuhkan komitmen daerah. “Kalau daerahnya sendiri tidak mau berbenah, mau sampai kapan warga Cirebon harus melewati jalan rusak? Provinsi tidak bisa menambal semuanya sendiri, apalagi jika anggaran provinsi juga harus efisien,” tegas Dedi.
Kritik terhadap Dedi juga datang dari warga. Pada Mei 2025, sejumlah spanduk muncul di pinggir jalan di Cirebon Timur yang menyebut Dedi sebagai “Bapak Tere”, plesetan dari istilah “bapak tiri” karena dianggap tidak peduli terhadap kondisi jalan di Cirebon.
Menanggapi sindiran itu, Dedi mengatakan masyarakat harus memahami batas kewenangan pemerintah. “Jangan salah alamat. Jalan rusak itu tanggung jawab Pemkab, bukan provinsi. Kalau saya disebut ‘bapak tiri’, Bupati Cirebon jangan terus disembunyikan,” katanya.
Dedi menambahkan, sindiran warga justru memperlihatkan lemahnya komunikasi publik dari Pemkab Cirebon. Menurutnya, masyarakat berhak mendapat informasi yang jelas tentang siapa yang bertanggung jawab atas infrastruktur.
