Bisnis.com, BANDUNG—Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkap rencana pihaknya melibatkan kepolisian untuk menangkap oknum Human Resources Development (HRD) yang melakukan pungutan liar (pungli) kepada pelamar kerja.
"Banyak juga oknum HRD yang seringkali main-main dengan masyarakat sekitar, melakukan rekrutmen, terima duit. Saya buka saja, ini problem. Dan mulai Agustus, saya ingin menangkap dengan kejajaran kepolisian ini," katanya, Rabu (6/8/2025).
Menurutnya modus oknum HRD ini memperburuk citra investasi Jawa Barat. Selain pungli oleh oknum internal HRD perusahaan, pihaknya juga bakal menertibkan pungli dari luar. Dedi mengaku prihatin kepada perusahaan karena setelah harus membayar pajak, tetapi juga 'dipajakin' lagi oleh oknum.
"Dipajakin lagi, mau Agustusan. Kirim proposal, tidak terima ngamuk. Kirim surat ada ulang tahun organisasinya, tidak terima ngamuk. Ini kan problem," katanya.
Menurutnya karena kawasan sekitar dekat industri tidak kecipratan dana bagi hasil dari pajak. Hasil pajak tersebut oleh pemerintah daerah dialihkan untuk kepentingan lain.
"Desa di sekitar perusahaan seringkali mengalami problem. Infrastrukturnya perlu baik. Sarana air bersihnya perlu baik. Rakyat di sekitarnya harus meningkat ekonominya. Pendidikannya harus baik. Ini kan yang terjadi. Nah, yang terjadi hari ini kan ketika ada dana bagi hasil, baik ke kabupaten maupun ke provinsi, tidak menjadi prioritas dari investasi. Dia bikin untuk kunjungan kerja duitnya," ucapnya.
Baca Juga
Sebab itu Pemprov Jabar kini tengah berfokus pada pembangunan infrastruktur. Seluruh kebutuhan desa kata dia, harus dipenuhi sehingga tidak ada lagi oknum yang meminta ke desa.
"Nah, ini harus dibuat siklusnya. Sehingga saya nanti akan ngatur dana desa provinsi. Anda basisnya industri, maka fokus saya adalah hari ini air bersih di sekitar industri harus baik. Jalan harus dipastikan harus baik. Rumah rakyat miskinnya harus baik. Sekolahnya harus baik," katanya.
Sebelumnya, oknum Human Resources Development (HRD) ditengarai sengaja tidak mengumumkan lowongan kerja (loker) agar bisa memperjual belikan kepada pihak-pihak tertentu.
Sekda Jabar Herman Suryatman mengatakan temuan ini didapat saat proses evaluasi dari laman penyediaan lowongan pekerjaan bernama Gerai Layanan Informasi Ketenagakerjaan atau GLIK.
Dimana partisipasi perusahaan mengumumkan lowongan di GLIK masih minim, setelah ditelusuri ternyata ada oknum-oknum itu.
"Yang oknum ada ya, artinya tidak semua ada oknum yang kurang suka dengan platform ini, sukanya lakukan secara manual karena kalau manual dia bisa bedol desa, dari kampungnya misalnya. Atau ujung-ujungnya ada pungli. Ini kan rahasia warung kopi," ujar Herman saat dikonfirmasi, Kamis (31/7/2025).
Berdasarkan informasi yang didapatkannya, para oknum ini ada yang diduga memberikan tarif tertentu agar nantinya bisa masuk ke perusahaan tersebut. Sehingga, perusahaan enggan mengumumkan jika ada lowongan pekerjaan di perusahaan tersebut.
