Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Kota Cirebon menargetkan penerimaan retribusi dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kejawanan mencapai Rp1,39 miliar pada tahun 2025.
Target ini dipasang seiring meningkatnya kepatuhan pemilik kapal dalam membayar retribusi serta penggunaan sistem digital yang mempercepat proses penagihan dan pembayaran.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Cirebon Elmi Masruroh menyatakan hingga akhir Juli 2025, pendapatan retribusi TPI Kejawanan telah menyentuh Rp760 juta atau sekitar 54% dari target yang ditetapkan.
"Alhamdulillah, sudah lebih dari separuh target tercapai di pertengahan tahun. Dengan tren ini, kami optimistis target retribusi TPI bisa tercapai bahkan mungkin terlampaui seperti tahun sebelumnya," ujar Elmi, Rabu (6/8/2025).
Sebagai perbandingan, pada 2024, pendapatan retribusi dari TPI Kejawanan mencapai Rp1,18 miliar, melebihi target Rp1,14 miliar yang ditetapkan Pemkot Cirebon pada tahun anggaran tersebut.
Elmi mengungkapkan, lonjakan pendapatan retribusi ini tidak semata-mata karena kenaikan aktivitas nelayan, tetapi juga karena penerapan sistem digital yang membuat proses administrasi lebih tertib dan transparan.
Baca Juga
Sejak 2024, DKP3 telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Retribusi Kota Cirebon, yang secara otomatis mencatat aktivitas kapal dan menghitung retribusi berdasarkan data tersebut.
"Dulu masih manual, kadang telat, kadang ada data yang tidak tercatat dengan baik. Sekarang semuanya sistematis. Begitu kapal masuk dan menggunakan fasilitas, tagihan otomatis muncul dan dikirim melalui sistem. Pembayaran dilakukan lewat virtual account langsung ke kas daerah, jadi tidak ada lagi celah untuk kebocoran," jelas Elmi.
Ia menambahkan, sistem ini juga mendorong keterbukaan antara pemerintah daerah dan pelaku usaha perikanan. Para pemilik kapal kini lebih disiplin membayar retribusi tepat waktu karena merasa mendapat layanan yang adil dan akuntabel.
Saat ini, sekitar 400 kapal aktif melakukan aktivitas bongkar muat dan lelang ikan di TPI Kejawanan. Jumlah tersebut relatif stabil dalam dua tahun terakhir. Menurut Elmi, seluruh kapal tersebut kini tercatat membayar retribusi tepat waktu, dan tidak ada lagi tunggakan seperti yang kerap terjadi di masa lalu.
"Kesadaran mereka sudah tumbuh, terutama karena kita transparan dalam pemanfaatan retribusi. Dana itu kembali untuk perbaikan fasilitas TPI dan layanan lainnya. Mereka juga menikmati langsung hasilnya," kata Elmi.
Selain itu, para pemilik kapal juga aktif dalam program-program sosial yang diselenggarakan DKP3. Dalam kegiatan penanganan stunting misalnya, pemilik kapal kerap menyumbangkan ikan segar untuk dibagikan kepada masyarakat melalui kegiatan Pojok Stunting.
Salah satu layanan yang kini berjalan lebih lancar berkat kepatuhan retribusi adalah penerbitan rekomendasi BBM bersubsidi untuk kapal nelayan kecil.
DKP3 Kota Cirebon memberikan rekomendasi BBM untuk kapal di bawah 30 gross ton (GT) dengan syarat tidak memiliki tunggakan retribusi dan telah memenuhi administrasi secara lengkap.
"Ini salah satu insentif juga. Kalau mereka tertib, kami pasti keluarkan rekomendasi BBM sesuai haknya. Dan ini penting, karena BBM subsidi sangat berarti bagi nelayan kecil," tegas Elmi.
Dengan capaian lebih dari separuh target dalam tujuh bulan pertama tahun ini, DKP3 yakin target Rp1,39 miliar akan tercapai. Bahkan, DKP3 membuka kemungkinan revisi ke atas dalam proyeksi pendapatan retribusi tahun berikutnya jika tren kepatuhan dan aktivitas nelayan terus meningkat.
“Kalau kinerja tetap seperti sekarang dan sistem berjalan baik, bukan tidak mungkin kita targetkan Rp1,5 miliar atau lebih di tahun-tahun mendatang,” ujarnya.
Selain peningkatan pendapatan, Elmi menyebut fokus Pemkot Cirebon juga akan diarahkan pada perbaikan fasilitas TPI, mulai dari kebersihan, sarana pelelangan, hingga pengelolaan limbah.
