Bisnis.com, CIREBON - Wahyu Mijaya resmi menjabat sebagai Penjabat Bupati Cirebon menggantikan Imron Rosyadi. Pejabat pengganti itu diharapkan mampu membenahi birokrasi dan menjaga kondusivitas untuk meningkatkan realisasi investasi.
Salah seorang pengusaha, Gilang Purnama mengatakan salah satu keluhan yang ia rasakan di Kabupaten Cirebon yakni gangguan gangguan keamanan dari pihak organisasi masyarakat (ormas) maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Seharusnya, kata Gilang, pemerintah daerah memberikan jaminan keamanan kepada para pengusaha yang ingin berinvestasi di Kabupaten Cirebon.
"Percuma juga kalau perizinan sudah semakin mudah, tetapi gangguan tersebut masih saja terjadi. Padahal, Kabupaten Cirebon ini kan bagian dari Metropolitan Rebana yang terus dibangun," kata Gilang, Jumat (17/5/2024).
Gilang mengatakan, pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk memperbaiki iklim investasi. Hal ini karena pada akhir 2024 pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak.
Menurut Gilang, pengusaha maupun investor akan menanamkan uangnya saat serah terima kepemimpinan baru. Kondisi tersebut pun terjadi bukan hanya di Kabupaten Cirebon saja.
Baca Juga
"Ada waktu untuk memperbaiki. Kami senang di Cirebon karena punya akses yang baik," katanya.
Sebelumnya, Perwakilan Bank Indonesia Cirebon mencatat tiga wilayah di aglomerasi Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning) gagal mencapai target nilai investasi pada 2023.
Dalam catatan tersebut, tiga wilayah di Ciayumajakuning yang gagal mencapai target adalah Kabupaten Cirebon, Indramayu, dan Kota Cirebon.
Kabupaten Cirebon pada 2023 menargetkan nilai investasi sebesar Rp3,26 triliun. Namun, realisasi investasi yang berhasil dicatatkan hanya Rp3,02 triliun. Kemudian Indramayu, realisasi investasi yang berhasil tercatat mencapai Rp1,10 triliun. Sementara, target awal sebesar Rp1,86 triliun.
Kota Cirebon yang dijadikan sebagai pusat perdagangan di wilayah Ciayumajakuning ini hanya mampu mencatatkan realisasi investasi Rp550 miliar dari target Rp850 miliar.
Sementara dua daerah lainnya, Kuningan dan Majalengka mampu melampaui target realisasi investasi. Pada 2023, Kuningan menargetkan investasi Rp210 miliar dan target yang mampu dicapai oleh daerah ini menembus angka Rp610 miliar.
Kemudian Kabupaten Majalengka yang menargetkan angka investasi Rp2,87 triliun ini mampu melampaui target menjadi Rp3,15 triliun.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon Anton Pitono mengatakan seluruh pemerintah daerah harus mampu meningkatkan daya saing dengan memberikan kemudahan perizinan bagi investor. Selain itu, mempercepat revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW).
Menurut Anton, merosotnya nilai investasi di tiga wilayah Ciayumajakuning terjadi karena lambannya proses pengurusan izin lingkungan atau analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan persetujuan bangunan gedung (PBG).
"Ciayumajakuning ini sebenarnya punya potensi investasi yang cukup baik. Pemerintah daerah harus membenahi birokrasi. Investor harus duduk bersama dengan pemda," kata Anton.
Dalam catatan Bank Indonesia, realisasi investasi di Ciayumajakuning sepanjang 2023 mencapai Rp8,43 triliun. Raihan tersebut membuat kawasan aglomerasi ini berkontribusi 4% terhadap nilai investasi Jawa Barat.
Dari angka Rp8,43 triliun, industri pengolahan mendominasi sebesar Rp4,52 triliun, sektor pengadaan listrik dan gas Rp1,06 triliun, sektor real estate Rp915,13 miliar, sektor perdagangan besar dan eceran Rp486,82 miliar, dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial Rp458,79 miliar.
