Bisnis.com, BANDUNG -- Arsan Latif resmi menjadi Pj Bupati Bandung Barat usai mendapat estafet kepemimpinan dari Hengky Kurniawan dalam gelaran serah terima jabatan (sertijab) di Kantor Bupati Bandung Barat, Rabu (20/9/2023).
Arsan yang juga merupakan Direktur Perencanaan Anggaran Daerah pada Direktorat Jenderal Keuangan Kemendagri ini mengatakan akan menyelesaikan sejumlah persoalan masyarakat, di antaranya soal sampah dan kemiskinan.
"Tugas saya selalu Pj (Bupati Bandung Barat) sudah jelas sesuai dengan Kepmendagri yakni melanjutkan kepemipinan dan menyelesaikan persoalan masyarakat. Sampah adalah urusan yang menjadi kewenangan daerah," ujarnya.
Arsan mengaku akan menyiapkan solusi yang lebih bagus dan lebih cepat dalam penanganan masalah sampah. Hal tersebut merupakan amanat dari Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin yang meminta untuk memprioritaskan penanganan sampah di awal waktu saat menjabat.
Dirinya juga telah berkomunikasi dengan stakeholders terkait dari sisi keuangan maupun dari sisi teknis.
Menurutnya, sampah tidak mungkin ditolak dan harus segera diselesaikan tanpa menimbulkan masalah serta jangan sampai membebani APBD.
Baca Juga
Namun Arsan belum mau menjelaskan secara teknis soal strategi menangani masalah sampah.
"Doakan saja mudah-mudahan bisa cepat selesai sehingga sampah bisa segera tertangani. Saya akan komunikasikan sehingga Insyaallah semua bisa berjalan tanpa meninggalkan dampak negatif. Nanti disampaikan strateginya," katanya.
Selain soal sampah, Arsan juga akan fokus untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bandung Barat. Karena itu, pihaknya meminta kepada para camat dan kepala desa untuk memiliki data yang valid soal kemiskinan di sekitarnya.
"Saya menekankan kepada camat harus punya data. Tugas saya adalah mengurangi angka kemiskinan dan masyarakat sejahtera, sehingga masyarakat bisa merasakan adanya kepemimpinan," katanya.
Dia optimistis kemiskinan di Bandung Barat dapat ditangani mengingat dirinya masuk dalam tim di Kemendagri yang menyusun aturan terkait.
Menurutnya, APBD merupakan uang rakyat sehingga wajib ditujukan untuk membantu masyarakat miskin.
"Uang itu adalah untuk masyarakat. Jangan sampai ada masyarakat meninggal gara-gara kemiskinan," katanya.
Lebih lanjut Arsan mengaku telah mendapat amanah dari Mendagri Tito Karnavian untuk tidak sekedar mendengar keluhan masyarakat saja, tapi lebih merasakan denyut jantung masyarakat.
Selain itu, kata dia, Kepala Daerah juga bisa menyelesaikan persoalan masyarakat dengan dukungan anggaran karena sudah diantur dalam Undang-Undang Pemerintah Darerah dan Peraturan Pemerintah tentang Keuangan Daerah.
Arsan juga yakin semua persoalan masyarakat bisa cepat selesai asalkan semua pihak mau serius berikhtiar.
"Kita punya sisa waktu, Oktober, November Desember, Kalau kita serius maka bisa kerja cepat. Kita punya ikhtiar dan punya potensi. Kebetulan saya memahami aturan itu InsyaaAllah bisa berjalan," katanya. (K67)
