Bisnis.com, BANDUNG - Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir sudah menyurati Menteri PAN RB menyikapi permasalahan minimnya tenaga honorer di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang lolos tes kompetensi PPPK tenaga teknis.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Herman Suryatman kepada Bisnis, Senin (8/5/2023).
Menurutnya, upaya tersebut dilakukan tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang saja, tapi juga diyakini dialami dan dilakukan oleh Pemerintah Daerah lainnya.
"Saya rasa ini tidak hanya terjadi di Sumedang, tapi juga terjadi di pemerintah daerah lainnya," ungkap dia.
Banyaknya peserta tes PPPK yang gugur disinyalir lantaran terlalu tingginya passing grade yang diterapkan oleh Kemenpan-RB yang operasionalisasinya dilakukan oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
Sehingga menurutnya, khusus untuk tes seleksi PPPK yang memang diprioritaskan bagi tenaga honorer untuk saat ini, diusulkan untuk memasukan afirmasi sebagai salah satu pertimbangan lolosnya peserta tes PPPK selain dari hasil tes kompetensi yang passing gradenya dinilai tinggi.
"Tentu kami sampaikan juga kepada Kemenpan-RB dan BKN terkait passing grade, barangkali ke depan bisa dipertimbangkan kalau terlalu ketat kan ternyata banyak formasi yang tidak bisa terisi," ungkap dia.
Sehingga afirmasi ini bisa menjadi tambahan pertimbangan peserta lolos seleksi tes PPPK. Pasalnya, beberapa formasi tenaga teknis memang dibutuhkan dari honorer yang berpengalaman.
"Jadi kami meminta afirmasi misalnya untuk formasi pengadaan barang dan jasa yang bersangkutan sudah punya jam terbang di sana itu kiranya bisa dipertimbangkan hasil TKD-nya [tes kompetensi dasar] dibantu dengan afirmasi, terutama untuk formasi-formasi yang spesifik seperti pengadaan barang dan jasa," paparnya.
Ia pun meminta kepada para pelamar untuk menghormati hasil seleksi PPPK tenaga teknis untuk sementara ini sambil menunggu respons dari Menpan RB.
"Jadi kita tunggu aja respons dari kementerian seperti apa. Yang jelas hasil seleksi kita hormati dulu, dan surat dari Bupati sudah kita kirimkan ke Menpan, terutama untuk formasi spesifik yang sulit untuk mendapatkannya," terangnya.
Menurutnya, penyesuaian nilai passing grade perlu dilakukan oleh Kemenpan-RB . Sebab, para pelamar PPPK tenaga teknis itu kebanyakan bersumber dari tenaga honorer yang sudah lama bekerja di Pemda.
"Jadi kalau passing gradenya tidak disesuaikan maka akan sangat berat, kalau pakai standar yang tinggi. Kecuali memang untuk fresh graduate, anak muda yang baru lulus kuliah, mungkin akan lain," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
