Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon menganggarkan dana sebesar Rp7,46 miliar untuk bantuan sosial kepada masyarakat. Bantuan tersebut diberikan dampak kenaikan harga BBM.
Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Suratmo mengatakan pemberian jaring pengaman sosial tersebut merupakan amanat dari pemerintah pusat, dalam rangka mendukung penanganan dampak inflasi.
Bantuan tersebut, lanjut Suratmo, bakal diberikan selama Oktober hingga Desember 2022.
"Bantuan sosial diberikan untuk masyarakat, di antaranya pengemudi ojek online, pelaku UMKM, nelayan, dan kelompok lainnya. Selain itu, dari dana itu untuk penciptaan lapangan kerja di sektor transportasi," kata Suratmo, belum lama ini.
Suratmo mengatakan, kenaikan BBM yang terjadi beberapa waktu bakal berdampak kepada daya beli masyarakat. Pemerintah daerah, punya kewajiban menyalurkan bantuan tersebut.
"Bantuan nanti diberikan secara langsung kepada masyarakat melalui rekening bank," katanya.
Selain kelompok tersebut, sebanyak 157.604 keluarga penerima manfaat (KPM) yang tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bakal mendapatkan bantuan.
Sebanyak 157.000 lebih penerima BLT tersebut hanya KPM dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Besaran bantuan yang bakal diterima sejumlah Rp150.000 per bulan dan diberikan selama empat bulan.
Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cirebon Eman Sulaeman mengatakan jumlah penerima bantuan tersebut memang cukup banyak.
Penyalurannya akan dilaksanakan dalam dua kali, yakni setiap dua bulan sekali. Nantinya, KPM PKH dan BPNT bakal mendapat BLT sebesar Rp300 ribu untuk penyaluran tahap pertama pada September ini.
Kabupaten Cirebon merupakan wilayah di Jabar dengan jumlah penerima bantuan terbanyak.
"Jumlah penerima kita cukup banyak, lebih dari 157 ribu. Ini terbanyak keenam se-Jawa Barat," kata Eman di Kabupaten Cirebon, Selasa (6/9/2022).
