Bupati Cirebon: Rapat Pemda di Hotel Lebih Praktis

Bisnis.com, CIREBON - Bupati Cirebon Imron Rosyadi menyambut baik kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang kembali memperbolehkan pemerintah daerah menggelar rapat atau kegiatan dinas di hotel. 

Menurut Imron, pelaksanaan kegiatan di hotel bukan bertujuan untuk bergaya hidup mewah, melainkan untuk mempermudah proses pertanggungjawaban administrasi.

Imron menegaskan, selama ini persepsi publik terhadap kegiatan pemerintahan di hotel kerap dipandang negatif, seolah-olah hanya untuk kesenangan para pejabat. 

Padahal, kata dia, pelaksanaan acara di hotel justru memudahkan tata kelola anggaran, terutama dalam pelaporan ke lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kalau kita acara di hotel sebenarnya bukan untuk mewah-mewahan, tapi untuk pertanggungjawaban secara administrasinya lebih gampang,” kata Imron dalam sebuah pernyataan kepada media.

Menurut Imron, biaya kegiatan yang dilakukan di kantor pemerintahan justru lebih sulit dipertanggungjawabkan secara administrasi. 

Setiap komponen pengeluaran seperti makanan, minuman, sewa alat, hingga dekorasi harus dilaporkan satu per satu dengan bukti terpisah. Berbeda jika acara digelar di hotel, yang biasanya memberikan rincian biaya dalam satu paket lengkap.

“Bisa kita makan apa segala macam sekian juta, tapi kalau diadakan di kantor, catering-nya berapa, belanjaan bukti mana, kudapan bukti mana, kan susah. Kalau di hotel kan sebenarnya lebih praktis,” jelasnya.

Ia juga menambahkan, pelaksanaan acara di hotel turut memberi dampak positif terhadap sektor ekonomi lokal, khususnya industri perhotelan yang sempat terpukul akibat pandemi.

“Kalau duitnya ada, ya saya ingin seperti tahun-tahun dulu ya, supaya ekonomi dari para yang di hotel pun bisa berjalan,” ujarnya.

Namun demikian, Imron menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan di hotel tetap akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Ia menyatakan akan mengkaji ulang alokasi dana, terutama dalam perubahan anggaran mendatang.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri melalui surat edaran telah membuka kembali ruang bagi pemerintah daerah untuk menggelar rapat koordinasi, pelatihan, maupun kegiatan lainnya di luar kantor, termasuk di hotel, dengan catatan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan akuntabilitas.

Kebijakan ini menjadi angin segar bagi banyak daerah yang selama ini mengalami kesulitan teknis dalam menggelar kegiatan secara internal. 

Selain masalah ruang yang terbatas, pencatatan pengeluaran yang kompleks juga menjadi alasan utama sejumlah pemerintah daerah menyambut baik relaksasi kebijakan tersebut.