Bisnis.com, CIREBON - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Cirebon menyambut baik kabar bahwa pemerintah daerah (pemda) kini kembali diperbolehkan menggelar acara di hotel.
Namun, PHRI meminta agar keputusan tersebut tidak sebatas menjadi wacana, melainkan disertai bukti nyata berupa kebijakan konkret dan pelaksanaan di lapangan yang berpihak pada sektor perhotelan lokal.
"Ya kita merasa sangat-sangat senang, dan mudah-mudahan omongan itu tidak hanya omongan belaka ya. Benar-benar terjadi sama kitanya," ujar Ketua PHRI Kabupaten Cirebon Ida Kartika, Rabu (11/6/2025).
Menurutnya, pelaku usaha hotel di Cirebon telah terlalu lama mengalami penurunan okupansi akibat pembatasan kegiatan pemerintah di hotel sejak pandemi.
Saat ini, meskipun regulasi sudah lebih longgar, implementasi di lapangan masih jauh dari harapan.
"Iya boleh-boleh saja katanya pemerintah kerja sama lagi dengan hotel, tapi kalau prakteknya tidak jalan, kita ini seperti diberi harapan palsu," tegasnya.
Baca Juga
PHRI Kabupaten Cirebon juga mengkritisi ketimpangan antara minimnya dukungan aktivitas pariwisata dengan beban pajak yang terus meningkat.
Salah satu keluhan utama adalah munculnya pungutan pajak baru yang dirasa tidak seimbang dengan pendapatan yang diperoleh dari sektor pariwisata yang belum pulih.
"Gimana kita bisa membayar pajak sesuai yang diharapkan pemerintah, kalau kegiatan dari pemerintah ke hotel-hotel juga nggak ada? Pajak tidak boleh berkurang, tapi kegiatan tetap berkurang," katanya.
Ia juga menyebut adanya kebijakan baru seperti coretax yang makin membebani pengusaha. Dalam kondisi seperti ini, menurutnya, yang paling dibutuhkan pelaku usaha adalah intervensi kebijakan yang mendukung pemulihan sektor.
Ida mengatakan, dari sisi pariwisata, pelaku usaha menyebut, Cirebon masih belum memiliki daya tarik yang mampu membuat wisatawan bertahan lama. Mayoritas wisatawan hanya datang sebentar, lalu kembali ke Jakarta tanpa menginap.
"Yang dominan mau dilihat apa? Kabupaten Cirebon belum ada yang bisa benar-benar mendongkrak kunjungan wisatawan. Selain batik, ya nggak ada," ucapnya.
Ia menyoroti tidak adanya kalender kegiatan resmi dari pemerintah daerah yang bisa dijadikan acuan promosi oleh pelaku industri hotel.
"Kalau memang ada event dari pihak pemerintah, lalu mereka membuat jadwalnya semua, kita dari hotel-hotel bisa infokan ke tamu. Tapi kalau tidak ada kalender event, kita mau promosi pakai apa?" katanya
PHRI menegaskan bahwa pelaku usaha tidak menginginkan sekadar seremoni atau kunjungan pejabat tanpa kelanjutan kebijakan.
Menurut mereka, yang dibutuhkan adalah tindakan nyata dan terstruktur, seperti alokasi anggaran rutin untuk kegiatan pemerintah di hotel lokal, hingga penyusunan agenda tahunan pariwisata yang bisa dijadikan pedoman promosi.
"Kalau pemerintah setempat memang serius, ya tunjukkan dengan program. Jangan hanya di koran-koran ngomong bisa kerja sama dengan hotel. Kita butuh realisasinya," katanya.
Ia juga menyarankan agar pemda bekerja sama lebih erat dengan pelaku industri dalam menyusun kebijakan pemulihan ekonomi, termasuk meninjau kembali kebijakan pajak dan menyusun program kerja lintas sektor.
Di tengah kabar baik tentang diperbolehkannya kembali pemda menggelar acara di hotel, pelaku industri menyatakan harapan besar sekaligus kehati-hatian. Mereka mengaku sudah terlalu sering diberi janji tanpa hasil.
.JPG?w=300&h=221)
