Bisnis.com, CIREBON - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas insiden yang terjadi di kawasan Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, berkaitan dengan aktivitas pertambangan.
Dalam pernyataannya, Dedi mengungkapkan dirinya telah memperingatkan sejak tahun 2021 kalau kawasan tersebut berbahaya dan berpotensi mengalami keruntuhan jika terus dieksploitasi.
“Saya menyampaikan rasa duka yang mendalam atas peristiwa ini. Sejak tahun 2021, saya sudah datang langsung ke sana, naik ke gunung-gunung, dan mengatakan bahwa kegiatan ini jangan diteruskan. Lokasinya sangat berbahaya dan berpotensi roboh,” kata Dedi di Bale Jaya Dewata, Kota Cirebon, Senin (2/6/2025).
Meski peringatan telah disampaikan, aktivitas penambangan tetap berjalan. Menurut Dedi, hal ini terjadi karena perusahaan pengelola sudah mengantongi izin resmi sejak tahun 2020.
Ia menduga pengembang dan pengelola tidak ingin mengalami kerugian finansial sehingga tetap melanjutkan operasi, meskipun ada risiko keselamatan.
“Mungkin pengelolanya tidak mau rugi. Tapi seharusnya aspek keselamatan dan lingkungan lebih diutamakan,” ujarnya.
Baca Juga
Dedi Mulyadi secara tegas mengakui adanya kelalaian dalam proses pemberian izin yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020.
Saat izin dikeluarkan, lanjutnya, sebetulnya sudah ada indikasi risiko dari aktivitas tambang yang sebelumnya berlangsung di kawasan tersebut.
“Sebagai Gubernur, saya menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian yang dilakukan oleh Dinas ESDM. Seharusnya mereka lebih cermat dan sensitif terhadap risiko yang ada,” tambahnya.
Lebih lanjut, Dedi mengkritisi minimnya kepekaan dalam spektrum pertambangan yang selama ini dinilainya terlalu teknokratis dan mengabaikan kondisi geografis serta sosial masyarakat sekitar.
Ia juga menyoroti kecenderungan para pelaku tambang yang enggan berpindah lokasi karena ketakutan akan kerugian ekonomi.
“Banyak penambang yang tidak berani pindah lokasi karena takut rugi. Padahal keselamatan jauh lebih penting,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, lanjut Dedi, akan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh izin tambang aktif, khususnya yang berada di kawasan rawan bencana.
Ia juga memastikan akan memperkuat sistem pengawasan lintas sektor agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
“Kami akan tindak lanjuti dengan audit perizinan dan memastikan pengawasan tidak hanya administratif, tapi juga lapangan,” tutupnya.
Operasi pencarian korban longsor di kawasan tambang batu Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, masih terus berlangsung hingga hari keempat.
Enam penambang belum ditemukan sejak insiden memilukan yang terjadi pada Jumat siang (30/5/2025) atau beberapa hari setelah hujan deras terus mengguyur wilayah tersebut dan menyebabkan tebing batu runtuh.
Senin (2/6/2025) pagi, tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Basarnas, BPBD, relawan, dan para pekerja tambang kembali berjibaku dengan medan berat.
Sebanyak 19 korban yang telah ditemukan dipastikan meninggal dunia. Tim medis dan forensik telah mengidentifikasi mereka, dan sebagian besar jenazah telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.
Di antara korban yang berhasil dievakuasi terdapat nama-nama seperti Sukandra bin Hadi, Andri bin Surasa, Sukadi bin Sana, Sanuri bin Basar, serta Dendi Irawan. Selain itu, korban lainnya adalah Sarwa bin Sukira, Rusjaya bin Rusdi, Suparta bin Supa, Rio Ahmadi bin Wahyudin, dan Ikad Budiargo bin Arsia.
Sementara itu, sejumlah nama lain yang turut menjadi korban termasuk Jamaludin, Wastoni, Toni, Rion Firmansyah, Sanadi, Sunadi, Sakira, Nalo Sanjaya, dan Wahyu Galih.
Pihak berwenang juga mengimbau masyarakat, terutama keluarga korban, untuk tidak mendekati area tambang karena situasi masih rawan longsor susulan. Petugas keamanan dikerahkan untuk menjaga perimeter lokasi agar tidak ada warga yang tanpa sengaja memasuki area berbahaya.
