Bisnis.com, INDRAMAYU - Bupati Indramayu Lucky Hakim melalui Sekretaris Daerah Aep Surahman akhirnya angkat bicara soal perjalanannya ke Jepang yang sempat menjadi sorotan publik di media sosial.
Aep menyebutkan, surat izin kepergian Lucky Hakim ke luar negeri sebenarnya telah diproses oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu, namun belum terkirim sempurna karena kendala teknis dalam sistem pengajuan.
Menurut Aep, surat permohonan izin untuk perjalanan luar negeri Bupati Lucky Hakim telah diajukan melalui aplikasi resmi milik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.
Surat tersebut pun ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sebagai bagian dari prosedur perizinan perjalanan luar negeri bagi kepala daerah.
“Sekitar dua minggu sebelum keberangkatan Pak Bupati, surat izin sudah kami proses melalui sistem. Namun karena ada beberapa kendala, terutama soal kelengkapan dokumen dan waktu pengajuan yang mepet, proses pengiriman tidak berjalan optimal,” ujar Aep, Selasa (8/4/2025).
Aep menambahkan, salah satu dokumen penting yang belum dapat segera dilampirkan adalah surat rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat yang menjadi syarat agar Kemendagri dapat memberikan persetujuan.
Baca Juga
Akibatnya, meskipun proses administrasi telah dimulai, izin tersebut belum sampai pada tahap persetujuan akhir sebelum keberangkatan.
Bupati Lucky Hakim sendiri diketahui berangkat ke Jepang pada 2 April 2025 dan dijadwalkan kembali ke tanah air pada 6 April 2025. Perjalanan tersebut bertepatan dengan masa cuti bersama Idul Fitri yang berlangsung hingga 7 April 2025.
“Sebagai informasi, cuti bersama berlaku hingga tanggal 7 April dan kembali bekerja seperti biasa pada 8 April,” ungkap Aep.
Sebelumnya, Bupati Indramayu Lucky Hakim tengah menjadi sorotan warganet setelah unggahan liburannya ke Jepang menuai kontroversi. Dalam sejumlah foto dan video yang ia unggah di akun Instagram resminya, terlihat Lucky tengah menikmati suasana Disneyland. Namun, alih-alih mendapat pujian, unggahan itu justru dibanjiri komentar pedas dari warganet.
Keberangkatan Lucky ke Jepang diduga dilakukan tanpa seizin Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi maupun pemberitahuan resmi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal ini memicu spekulasi publik mengenai prosedur keberangkatan seorang kepala daerah ke luar negeri, termasuk pertanyaan mengenai transparansi dan urgensi perjalanannya.
"Sinetron ini udah tayang kah? Di Indosiar ya? Apa di Jepang? Ehh," tulis akun @noviantusiandi di kolom komentar, menyindir gaya liburan sang bupati yang dinilai berlebihan.
Sementara itu, akun lain bernama @ryananggaaraa berkomentar dengan nada sarkastik, "Pak emang gak pakai paket roaming pak sampai WA pak gubernur gak direspon pak?" Komentar tersebut diduga merujuk pada pernyataan Gubernur Dedi Mulyadi yang mengaku tidak menerima pemberitahuan apapun dari Lucky terkait keberangkatannya.
Tak hanya itu, beberapa warganet mempertanyakan tanggung jawab Lucky sebagai kepala daerah yang meninggalkan wilayahnya tanpa informasi yang jelas. "Selamat buat warga Indramayu. Inilah figur pemimpin anda," tulis akun @ganjarimam, menggambarkan kekecewaan atas sikap sang bupati.
Keberangkatan tersebut memicu polemik karena dilakukan tanpa pemberitahuan resmi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Kementerian Dalam Negeri. Meski liburan berlangsung di waktu cuti bersama, protokol administratif sebagai kepala daerah tetap harus dipatuhi.
Libur panjang Lebaran seolah menjadi momentum bagi sejumlah pejabat untuk beristirahat dari rutinitas pemerintahan. Namun berbeda halnya dengan Lucky Hakim, yang kepergiannya justru berbuntut teguran.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku tak mendapat informasi apa pun dari bawahannya itu. Ia menyayangkan sikap Lucky yang dinilai abai terhadap prosedur perizinan luar negeri.
