Bisnis.com, KUNINGAN - Asosiasi Perencana Kota dan Wilayah Indonesia (IAP) menyebutkan pembenahan infrastruktur dasar harus menjadi langkah pertama dalam mewujudkan pembangunan wilayah Metropolitan Rebana yang inklusif dan berkelanjutan.
Akses terhadap fasilitas dasar seperti air bersih, listrik, jalan, dan drainase sangat penting untuk mendukung kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi.
Presiden Asosiasi Perencana Kota dan Wilayah Indonesia (IAP) Hendricus Andy Simamarta mengatakan pembangunan Metropolitan Rebana yang berkelanjutan kini menjadi prioritas nasional di tengah meningkatnya tantangan urbanisasi serta ketimpangan.
Ia pun menyoroti perlunya pendekatan holistik dalam mengelola ruang perkotaan, termasuk distribusi peran kota dan wilayah, penyediaan infrastruktur sosial, hingga pembiayaan inovatif untuk mewujudkan tata kelola metropolitan yang inklusif dan tangguh.
"Pertumbuhan kota yang tidak terkendali menjadi salah satu tantangan utama tata ruang wilayah di Indonesia. Kondisi ini juga memicu hilangnya lahan produktif, memperburuk kemacetan, dan meningkatkan ketidakseimbangan antarwilayah. Untuk itu, kita perlu mendefinisikan peran kota dan wilayah secara jelas,” kata Andy beberapa waktu lalu.
Andy menyebutkan dalam pembangunan infrastruktur di Metropolitan Rebana, pihaknya mengusulkan pendekatan kreatif untuk mengurangi ketergantungan pada APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Baca Juga
Menurutnya, pembiayaan harus mengandalkan kombinasi strategi, seperti kemitraan publik-swasta, obligasi kota, hingga mekanisme land value capture. "Langkah ini, dapat mempercepat realisasi proyek-proyek infrastruktur strategis tanpa membebani keuangan negara," tuturnya.
Untuk mendukung pembangan Rebana, pihaknya bersama Badan Pengelola Rebana berkoordinasi dengan lima kementerian utama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Di kementerian tersebut, kata Andy, pihaknya menyampaikan kalau aglomerasi tersebut memiliki potensi besar untuk menjadi salah pertumbuhan ekonomi baru Indonesia.
“Kuncinya adalah visi yang jelas, kolaborasi lintas sektor, dan keberanian untuk mengadopsi pendekatan baru. Kita harus membangun kota dan wilayah yang tidak hanya tangguh, tetapi juga inklusif dan manusiawi,” pungkasnya.
