Bisnis.com, BANDUNG— Pemerintah Kabupaten Sumedang terus perkuat optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) untuk mengurangi ketergantungan dari dana transfer.
Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Bupati Sumedang Yudia Ramli dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Pendapatan Daerah di Hotel Hanjuang Hegar, Rabu (2/10/2024).
Pembahasan rakor tersebut difokuskan pada upaya mencari solusi atas tantangan dalam menghimpun Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam rapat tersebut terungkap bahwa kontribusi PAD Kabupaten Sumedang hanya mencapai 20% dari total APBD sebesar Rp3,1 triliun, sebagian besarnya masih bergantung pada dana transfer pusat dan provinsi.
Ia menegaskan pentingnya sinergi dan inovasi kebijakan untuk lebih memaksimalkan potensi pendapatan daerah.
"Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah adalah kunci keberhasilan pembangunan berkelanjutan di Sumedang," ujarnya.
Baca Juga
Melalui Rakor tersebut, Yudia berharap bisa menghasilkan langkah konkret dalam meningkatkan PAD, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang lebih baik.
"Tantangan dalam pengelolaan pendapatan ini menjadi peringatan keras bagi pemerintah daerah untuk segera bertindak, mengurangi ketergantungan pada dana transfer, dan lebih aktif menggali potensi pendapatan yang ada," pungkasnya.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumedang, Rohana menyoroti lemahnya kontribusi PAD yang pada September 2024 baru mencapai sebesar Rp611 miliar atau 66,82% dari target yang ditetapkan.
"Dari angka ini, kita hanya bisa membelanjakan sekitar8 Rp 300 miliar, karena sebagian besar PAD berasal dari BLUD RSU dan Puskesmas," ungkapnya.
Kondisi tersebut, kata dia, mengharuskan Pemerintah Daerah untuk segera melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pajak serta retribusi daerah guna meningkatkan penerimaan.