Bisnis.com, BANDUNG--Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin dikabarkan mencopot seluruh komisaris di lima Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) nonperbankan.
Pergantian komisaris tersebut dilakukan Bey saat memimpin langsung rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) yang digelar berturut-turut pada Kamis (30/5/2024) dan Jumat (31/6/2024).
Sumber Bisnis mengatakan pencopotan ini merupakan upaya Bey untuk membenahi kinerja BUMD Jabar yang terpuruk dalam beberapa tahun terakhir.
"Pak Pj melakukan perampingan di BUMD dan memberikan penugasan sebagai langkah pembenahan BUMD," ujarnya.
RUPSLB pertama yang dihela Bey adalah BUMD PT Jaswita. Dalam rapat tersebut, Bey mencopot Komisaris Utama PT Jaswita Yossi
Irianto dan Komisaris Deden Nurul Hidayat.
"Komisaris PT Jaswita selanjutnya ditugaskan Ibu Noneng Komara Nengsih Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Ibu Noneng juga pernah duduk sebagai Kepala Biro BUMD," kata sumber bisnis.
Baca Juga
Agenda selanjutnya Bey menuju ke BUMD PT Tirta Gemah Ripah (TGR) guna menggelar agenda yang sama. Di TGR Bey menugaskan Plh Asda I Setda Jabar Dodo Suhendar sebagai komisaris menggantikan Herry Antasari yang mundur karena menjabat Pj Wali Kota Bogor.
Agenda RUPSLB selanjutnya di BUMD PT Jasa Sarana. Di BUMD yang bergerak dalam bidang pengelolaan infrastruktur meliputi Transportasi, Energi, Telematika, Manajeman Limbah dan Infrastruktur Kesehatan tersebut Bey mencopot Komisaris Utama Ipong Witono dan Komisaris Alwi Hasan.
Sumber Bisnis mengatakan rencananya Bey akan menugaskan Dodit Ardian Pancapana, Kepala Dinas Kehutanan Jabar sebagai komisaris PT Jasa Sarana.
Sementara posisi Dirut masih diduduki oleh Indrawan Sumantri dan Direktur Operasional Mohammad Wais Fansuri.
Pada Jumat (31/5/2024) RUPSLB akan digelar oleh PT Agro Jabar, dan PT BIJB. "Pak Pj gubernur akan menunjuk dan menugaskan pejabat senior di Pemprov untuk menjadi komisaris BUMD tersebut," tutup sumber tersebut.
Sebelumnya, Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin memastikan pihaknya akan melakukan pembenahan kinerja seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Bey menegaskan dirinya tidak memiliki kepentingan apapun dalam rencana pembenahan BUMD. Satu-satunya kepentingan menurutnya adalah demi Jawa Barat yang lebih maju dan lebih baik lagi.
"Saya tidak punya kepentingan apapun, saya ingin tata kelola BUMD lebih baik. Saya tidak punya hutang-hutangan, BUMD harus diisi oleh orang-orang profesional," katanya.
Dalam upaya pembenahan tersebut pihaknya memastikan langkah tersebut akan berdasarkan pada kinerja direksi dan komisaris yang sudah ia kantongi. "Soal direksi atau komisaris, buat saya kinerja menjadi tolak ukur utama," ujarnya.
