Bisnis.com, BANDUNG — Penjabat (Pj) Bupati Sumedang Yudia Ramli menilai pengentasan kemiskinan ekstrem haris dilakukan dengan cara eksrem juga agar bisa dilakukan tepat dan cepat.
"Supaya kemiskinan ekstrem ini jumlahnya nihil di Desember 2024, maka kita perlakukannya harus ekstrim juga,” kata Yudia.
Menurutnya, target tersebut tidak mungkin tercapai tanpa adanya dukungan dari semua lini, termasuk dari Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah).
"Ini tugas yang sangat berat kalau kita sendiri. Tetapi kalau kita bersama-sama, tidak berat," ucapnya.
Ia menambahkan, jajaran Pemerintah Daerah sudah menyiapkan Posko di seluruh wilayah Kabupaten Sumedang dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrem .
"Bersama para kepala desa, camat dan kepala OPD kita telah membuat Posko Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem," tuturnya.
Baca Juga
Dari tiga kriteria miskin ekstrem yakni miskin ekstrem usia sekolah, miskin ekstrem usia produktif dan miskin ekstrem non produktif, menurut Yudia, yang masih menjadi kendala penanganannya ialah miskin yang produktif.
"Kalau yang usia sekolah kita bisa sekolahkan dan yang non produktif bisa kita berikan bantuan dari CSR atau bisa melalui Baznas. Sedangkan yang produktif dari 4.548 orang hampir setengahnya," tuturnya.
Oleh karena itu, dalam forum tersebut dirinya sengaja mengajak seluruh stakeholders yang hadir untuk dapat mencarikan peluang kerja bagi kriteria tersebut.
"Caranya kita bersama-sama Forkopimda bahu-membahu untuk mencari peluang kerja bagi yang miskin produktif. Kita selesaikan sampai Desember 2024,” kata Yudia.
Sementara itu, Pj Sekretaris Daerah Tuti Ruswati menyebutkan filosofis pembuatan Posko Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di kantor kepala desa, kantor camat dan kantor OPD ialah agar ada motivasi untuk menuntaskan target zero miskin ekstrem.
“Dengan adanya Posko, maka program penanggulangan terhadap kemiskinan ini bisa berlanjut. Jangan sampai hanya sampai di Desember 2024 saja. Sangat penting kita menjaga keberlanjutan program ini,” kata Tuti.
Tuti menyebutkan, pihaknya telah membuat sistem terkait penangggulangan kemiskinan ekstrem yang proses bisnisnya sedang dibuat sehingga jelas intervensi apa yang harus dilakukan oleh para kepala OPD bersama camat dan kepala desa.
"Jadi bentuk intervensi dengan pemetaan produktif non produktif itu kita petakan by name by address,” kata Tuti.
Ia menambahkan bahwa RKPD Tahun 2025 akan dibedah kembali agar benar-benar difokuskan dalam penanggulangan kemiskinan dan ketahanan pangan.
"Mohon doanya dari semua bahwa ketahanan pangan dan kemiskinan ekstrem menjadi tematik bersama sehingga semua keroyokan untuk mendukung dan melaksanakan program ini," pungkasnya.
