Bisnis.com, BANDUNG—Kementerian Pertanian meminta Jawa Barat untuk mengidentifikasi saluran irigasi yang rusak dan bisa mengganggu produktivitas padi.
Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin mengatakan dalam rapat bersama Mendagri Tito Karnavian, Plt Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi membahas terkait fenomena kekeringan yang masih melanda sejumlah daerah. Dampak El Nino ini menyebabkan terganggunya produksi dan pasokan pangan.
Dalam rapat tersebut Plt Mentan menurutnya meminta agar pihaknya memeriksa saluran air yang macet dan rusak di masa kekeringan ini. Menurut Bey, saluran irigasi yang terhubung dengan embung atau bendungan yang dibangun Kementerian PUPR harus diperiksa.
“Saluran itu kadang-kadang mampeta atau rusak. Jadi perintah dari Plt Mentan itu untuk semua kerusakan itu difoto disertai dengan lokasi, jadi perbaikan segera cepat. Kami sangat mengapresiasi kecepatan dari Pak Plt Mentan ini, instruksi ke bawahnya sangat cepat,” katanya di Gedung Sate, Bandung, Selasa (17/10/2023).
Bey sendiri mengaku tidak memegang data berapa jumlah irigasi di Jawa Barat yang mengalami kerusakan atau gangguan.
Menurutnya intinya saat ini sudah ada gerak cepat di lapangan agar jangan sampai persoalan ini menganggu. Bey juga memastikan sejauh ini cadangan beras di provinsinya aman.
Baca Juga
Sebelumnya, Bey Triadi Machmudin menghadiri acara Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak Se-Indonesia di kantor Badan Pangan Nusantara, Jakarta, Senin (16/10/2023).
Pada kesempatan itu Kementerian Pertanian mendorong kepala daerah untuk memperkuat produksi pangan guna menekan inflasi, khususnya merealisasikan target produksi beras sebanyak 35 juta ton pada musim panen yang akan datang. Target tersebut mengalami peningkatan dari target sebelumnya yang hanya 31 juta ton.
Plt. Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi mengatakan, sejatinya setiap daerah memiliki tanggung jawab yang sama dalam menghadirkan kecukupan beras.
Ia berjanji akan memberikan reward atau hadiah khusus bagi daerah yang mampu memproduksi beras lebih banyak sehingga melalui cara ini Indonesia memiliki pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan beras dalam negeri.
"Kementerian Pertanian akan memberikan reward untuk saudara-saudara kita dinas pertanian di seluruh Indonesia yang mampu memproduksi beras cukup banyak," ujar Arief dikutip dari rilis Humas Jabar.
Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Arief meminta Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian serta Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) untuk saling bersinergi dalam menyediakan benih unggul, pupuk hingga kesiapan penyuluh. Bahkan bersinergi dengan Kementerian Perdagangan untuk menggerakan elemen di daerah, termasuk penyuluh.
Lebih lanjut Arief menambahkan, saat ini pihaknya juga fokus menstabilisasi pasokan dan harga melalui bazar murah yang digelar serentak di seluruh Indonesia serta menyalurkan bantuan beras sebanyak 640.000 ton untuk 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
"640.000 ton beras ini harus terbagi habis dalam tiga bulan untuk 21,3 juta KPM. Ini tugas yang diberikan Pak Presiden kepada Badan Pangan Nasional bersama Bulog, ya tidak boleh main-main karena ini untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan seluruh Indonesia," jelasnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, sesuai dengan perintah Presiden Joko Wdodo, pihaknya fokus membantu menstabilkan harga pangan di semua daerah untuk mengendalikan inflasi dengan melakukan zoom in sehingga mengetahui langsung daerah mana yang surplus dan defisit pangan, kondisi pangan di setiap pasar serta ketersediaan pangan dalam negeri dengan mengacu data BPS.
"Oleh karena itu Satgas Pangan di setiap daerah harus turun cek stok atau kondisi pangan setiap hari di pasar-pasar terutama sembilan bahan pokok, yang sekarang menjadi 12. Kalau ada kenaikan harga segera cek lakukan intervensi. Apakah suplai yang kurang atau distribusinya yang macet sehingga kita dapat menekan inflasi," kata Tito.
"Untuk daerah yang surplus, kita perintahkan kepala daerah untuk lakukan mobilisasi stok pangan ke daerah yang defisit. Persoalannya, apakah kepala daerah mau peduli apa nggak? Untuk itu kita adakan rapat evaluasi setiap minggu, kita bacain daerah yang memiliki stok pangan tertinggi dan terendah," tegas Tito.
