Bisnis.com, SUMEDANG - Warga Sumedang yang masuk dalam kategori miskin ekstrem dan dengan anak stunting akan bebas dari tagihan pajak bumi dan bangunan (PBB).
"Kita punya kebijakan untuk warga yang masuk kategori miskin ekstrem dan anak stunting sesuai Keputusan Bupati dibebaskan pembayaran PBB-nya," ujar Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, Rabu (15/3/2023).
Kebijakan tersebut dibuat lantaran pihaknya ingin meringankan beban masyarakat yang kurang mampu sehingga uang yang semula harus dibayarkan untuk PBB bisa digunakan untuk kebutuhan pangan.
Lebih jauh Dony mengajak kepada para pengusaha yang hadir dalam kesempatan tersebut untuk bersinergi dan berkolaborasi menjalankan kebijakan Pemda Sumedang yaitu Gerakan Bersama (Geber) Lawan Stunting dan Kemiskinan.
"Saya minta para pengusaha yang hadir di sini untuk menjadi bapak asuh bagi setiap miskin ekstrem di dekat lokasi perusahaannya dan menjadi Bapak Asuh untuk yang stunting," ujarnya.
Dikatakan, untuk mencari informasi data miskin ekstrem dan stunting bisa lewat WA KEPO dengan menghubungi nomor 081122202220.
"Datanya mudah, bisa dilihat di WA KEPO. Ketik 081122202220, save namanya dengan WA KEPO, chat ketik simpati nanti keluar lima belas menu atau fitur di sana, bisa lihat data miskin dan stunting by name by addres-nya. Jadi memudahkan untuk berpartisipasi dengan tepat sasaran," kata bupati.
Selain itu, Dony juga mengimbau kepada wajib pajak agar segera melakukan pembayaran PBB secara tepat waktu setelah diberikan ketetapan pajak untuk PBB.
"Hari ini sudah diberikan ketetapan pajaknya untuk PBB. Setelah diberikan ketetapan pajaknya, segera lakukan pembayaran dan lebih cepat pembayarannya lewat digitalisasi, lewat Digicash, Qris dan lewat beberapa waralaba yang ada di Sumedang," pungkasnya.
