Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar melanjutkan tren positif realisasi pendapatan yang sudah dicapai pada tahun lalu.
Ridwan Kamil juga mengapresiasi inovasi layanan yang sudah berjalan dengan memanfaatkan teknologi digital.
Diketahui, realisasi pendapatan tahun 2022 melebihi target hingga 104 persen, yakni Rp32,7 triliun. Kontribusi terbesar masih dari pajak kendaraan bermotor, BBNKB, PBBKB, ditambah pajak air dan pajak rokok yang mengalami kenaikan.
Wajib pajak yang memanfaatkan layanan digital pun meningkat. Salah satu indikatornya, transaksi SAMBARA atau samsat on line mencapai 741.000 transaksi dengan volume penerimaan sebesar Rp685 miliar.
Ridwan Kamil dalam acara Forum Bapenda bertajuk ‘Smart Tax for Smart People’ mengatakan penggunaan pajak terus dimaksimalkan untuk membangun fasilitas publik hingga pemanfaatan untuk kegiatan sosial atau kesehatan.
Hal tersebut beririsan dengan banyak perbaikan di berbagai sektor. Seperti pertumbuhan ekonomi membaik, desa tertinggal sudah nol dan lain sebagainya.
Baca Juga
“Hingga bulan ini, sudah ada 500 penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pertumbuhan ekonomi tertinggi ada di Jabar, 5,45 persen," tuturnya di Trans Luxury Hotel, Bandung, Selasa (28/2/2023).
"Tahun lalu, kemiskinan turun. Dari uang pajak, hanya Jabar yang ngasih dana desa Rp700 miliar ke desa tiap tahun. Rp3,5 triliun (lima tahun) yang dimanfaatkan membuat desa digital, melatih orang memanfaatkan smart device,” katanya.
“Tolong kerja keras. Sampaikan bahwa hasil pajak menjadikan Provinsi Jawa Barat menjadi terbaik. Semua saya spending (hasil pajak) dengan smart. Kita sudah lewati pandemi, disrupsi, sekarang kita kerja. Saya kira itu semangat dari saya. Selamat memaksimalkan kinerja,” paparnya.
Pria yang akrab disapa Emil ini meminta layanan digital terus digalakkan untuk memudahkan wajib pajak. Di sisi lain, ia meminta tren positif pendapatan bisa terus dipertahankan hingga bisa melebihi target.
“Kalau target sudah ditentukan tapi kami selalu push Bapenda jangan sesuai atau sama dengan APBD yang diketok palu, karena ekonomi lagi bagus maka pendapatan harusnya naik saya dorong pendapatan melebihi dari yang sudah disepakati secara politis,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Bapenda Jabar Dedi Taufik mengaku siap dengan instruksi Ridwan Kamil mengenai kenaikan pendapatan hingga mempermudah pelayanan bagi wajib pajak. Dalam forum Bapenda Jabar pun akan dibahas mengenai strategi mengenai hal tersebut.
“Smart Tax for Smart People ini ini upaya memberikan sebuah layanan ya customer statisfaction (kepuasan konsumen) ini paling utama,” ucap dia.
Program relaksasi pajak dan kebijakan yang meringankan tetap akan dihadirkan pada tahun ini. Namun, kemungkinan besar ada pula sisi punishment, seperti penghapusan nomor kendaraan. undang-undang nomer 22 tahun 2009 pasal 74 tentang penghapusan data registrasi kendaraan bermotor bagi penunggak pajak dua tahun setelah masa berlaku STNK.
Hal lainnya adalah mencari solusi agar pendapatan melebihi target yakni memperkuat sisi intensifikasi dan ekstensifikasi. Semua digali dalam forum Bapenda tersebut.
“Mobil listrik ini di Jabar baru ada kurang lebih sekitar 3.000-an lah ya Nah memang targetnya di tahun 2030 itu 30 persen pengguna di jalan raya itu sudah menggunakan mobil listrik berarti kan terkena dampak kita. Nah, makanya kita mencoba ekstensifikasi ya ini momentum juga di forum OPD ini ya masukan-masukannya,” katanya.
“Juga bagaimana kita melalui ekstensifikasi, seperti pajak karbon. Polusi udara industri Jawa Barat banyak ya kita akan lihat nanti kadar-kadar karbon dan lain sebagainya ya polusi udara dan sebaginya kita ukur ya kita nanti kompensasikan,” tambahnya.
Penguatan pun dilakukan di sektor lain seperti PKB, BBNKB I dan II, pajak bahan bakar, pajak rokok, pajak air permukaan.
Ia mencontohkan, pajak rokok yang mencapai Rp3,7 triliun pada tahun 2022 ditargetkan meningkat hingga Rp4 triliun pada tahun ini. Dedi juga optimistis bahwa pajak bahan bakar kendaraan akan meningkat pada saat nanti arus mudik karena Jawa Barat menjadi salah satu wilayah tujuan dan perlintasan.
“Kemudian juga pajak air permukaan kita lagi gencar-gencarnya untuk peningkatan target. Tahun kemarin kita tentukan target Rp76 miliar, menjadi Rp95 miliar. Nah sekarang kita tentukan di tahun 2023 Rp150 miliar."
“Ini memang perlu kerja keras perlu kerja kolaborasi dengan industri dengan lain sebagainya ya kita berikan arahan edukasi. Jadi, soal instruksi Pak Gubernur soal peningkatan pajak, kami siap melaksanakan,” pungkasnya.
