Bisnis.com, CIREBON - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cirebon mengejar target investasi sebesar Rp2,67 triliun pada 2022 ini.
Kepala DPMPTSP Kabupaten Cirebon melalui Sekretaris DPMPTSP Dede Sudiono menyebutkan sampai saat ini realisasi investasi di Kabupaten Cirebon baru sekira Rp549 miliar.
"Capaian sampai saat ini masih di bawah 20 persen. Angka yang tercatat lebih kecil dibandingkan tahun lalu di periode yang sama," kata Dede di Kabupaten Cirebon, Rabu (27/7/2022).
Dede mengatakan, saat ini ada empat aktivitas penanaman modal asing (PMA) di Kabupaten Cirebon. Investor asing tersebut tengah menempuh perizinan analisis masalah dampak lingkungan (amdal) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Empat investor asing tersebut, lanjut Dede, bakal mendirikan industri alas kaki dan sepatu di zona industri bagian timur Kabupaten Cirebon.
Investor asing tersebut, berasal dari tiga negara berbeda yakni, Korea Selatan, Taiwan, dan China.
"Kami yakin, saat industri sudah mampu mengurus perizinan dan beroperasi, realisasi investasi di Kabupaten Cirebon bakal mencapai target atau melebihi seperti tahun sebelumnya," kata Dede.
Pihak DPMPTSP Kabupaten Cirebon berharap semakin banyaknya investor asing yang melakukan ekspansi ke wilayahnya bisa berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.
Menurut Dede, masih banyak warga di Kabupaten Cirebon yang memilih bekerja di luar negeri atau luar daerah karena sedikitnya ketersediaan lapangan pekerjaan.
"Idealnya di Kabupaten Cirebon itu dibangun industri padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja," katanya.
Pemerintah Kabupaten Cirebon saat ini gencar menjemput para investor salah satunya dengan membentuk Satgas Percepatan Investasi yang dibentuk pada tahun lalu. Di dalamnya, terdiri dari pemerintah daerah, Kepolisian Resor Kota (Polresta) Cirebon, Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, dan Komando Distrik Militer (Kodim) 0620 Kabupaten Cirebon.
Kabupaten Cirebon merupakan merupakan salah satu daerah di Jawa Barat yang diuntungkan karena berada di jalur darat (Tol Trans Jawa), jalur udara (BIJB Kerjati), jalur kereta api, dan jalur laut (Pelabuhan Cirebon).
Keuntungan tersebut tidak berbanding dengan kondisi iklim investasi di Kabupaten Cirebon. Banyak investor dalam negeri maupun luar negeri lebih memilih daerah lain.
Selain meluncurkan Satgas Percepatan Investasi, pemerintah daerah saat ini mulai menyiapkan infrastruktur penunjang proses investasi, salah satunya perubahan rencana tata ruang wilayah (RTRW).
Satgas tersebut dibentuk berdasarkan arahan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dimana pemerintah daerah harus menjamin kemudahan bagi investor untuk berinvestasi.
Arahan dari presiden tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=348&h=261)
