Bisnis.com, CIREBON - Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Cirebon dituntut untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan kepada masyarakat.
Sekretaris Daerah Kota Cirebon Agus Mulyadi mengatakan upaya peningkatan harus dilakukan agar semakin banyak masyarakat yang mengakses produk maupun jasa layanan keuangan.
“Indikator utama keberhasilan TPAKD yaitu semakin meningkatnya inklusi keuangan masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa layanan keuangan,” kata Agus di Kota Cirebon, Rabu (22/6/2022).
Agus mengatakan, TPAKD harus lebih agresif dan inovatif melakukan sosialisasi literasi keuangan. Kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan belum tinggi.
“Kita evaluasi program kerja terdahulu sehingga menghasilkan program kerja yang lebih baik untuk periode sebelumnya,” kata Agus.
Penguatan infrastruktur percepatan akses keuangan juga diminta dilakukan. Untuk itu dibutuhkan sinergi yang kuat baik sinergi program maupun sinergi institusional.
"Pemerintah daerah berperan untuk memastikan kestabilan, alokasi dan distribusi ekonomi. Namun, dibutuhkan pula peran dari industri jasa keuangan yang tergabung dalam TPAKD," katanya.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon Fredly Nasution mengatakan TPAKD dibentuk karena adanya kesenjangan cukup besar, antara masyarakat yang belum terinklusi dan terliterasi keuangan.
Padahal, kata Fredly, berdasarkan penelitian, semakin tinggi tingkat inklusi dan literasi keuangan maka tingkat kesejahteraan masyarakat akan semakin baik.
Pada 2016, Kemendagri mengirimkan radiogram ke pemerintah provinsi, kota maupun kabupaten untuk mempercepat pembentukan TPAKD yang bertujuan untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan kepada masyarakat.
"Presiden Joko Widodo menargetkan tingkat inklusi keuangan di Indonesia mencapai 90 persen pada 2024 mendatang dari 76 persen pada tahun ini. Ini tugas kita semua. Kata kuncinya kolaborasi dan sinergi,” kata Fredly.
