Bisnis.com, BANDUNG - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat berkomitmen untuk terus mengurangi pengangguran di provinsi tersebut dengan mengajak para calon investor untuk menanamkan modalnya di Jabar.
Seperti diketahui, Indonesia memiliki populasi sebesar 270 juta jiwa, sebesar 48 juta jiwa atau 17,86 persen populasi berada di Jabar. Populasi di Jabar merupakan yang terbesar di antara 34 provinsi di Indonesia.
Ketua Apindo Jabar Ning Wahyu Astutik mengatakan dengan jumlah populasi yang cukup besar tentunya angkatan kerja di Jabar cukup tinggi terutama ditambah lulusan baru setiap tahunnya.
“Dengan demikian, potensi jumlah penganggran pun akan bertambah bila tidak diikuti dengan pembukaan lapangan kerja baru,” ujarnya, Senin (1/11/2021).
Atas dasar itu, pihaknya terus menjajaki kerja sama dengan calon investor agar mau menanamkan modalnya di Jabar guna membuka lapangan kerja baru. Kondisi ini tentunya bisa menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran.
Salah satu langkah yang dilakukan, pihaknya melakukan presentasi pada 19 Oktober 2021 di Purwakarta melakukan presentasi di hadapan calon investor antara lain kepada salah satu perusahaan sepatu New Balance.
Baca Juga
Calon investor yang hadir di antaranya Vice President untuk Strategic Sourcing dan Quality NB Athletic Shoe Duncan Scott, Country Manager New Balance di Indonesia Elmore Simorangkir, serta General Manager Metropearl Indonesia Anto Tsai.
Ning yang juga pernah menjabat sebagai presiden direktur sebuah perusahaan yang memproduksi sepatu ternama di dunia mengetahui betul apa yang menjadi keinginan dan kekhawatiran para investor. Beberapa poin menjadi hal penting dalam presentasi, kata dia, pertama ketersediaan jumlah angkatan kerja besar di Jabar.
“Kedua upah masih sangat kompetitif dan ketiga infrastruktur yang maju di antaranya Bandara Kertajati serta Pelabuhan Patimban,” ujarnya.
Pengembangan Rebana
Pengembangan Kawasan Segitiga Rebana (Metropolitan Rebana) menjadi salah satu fokus Gubernur Jabar Ridwan Kamil dalam menyedot calon investor untuk menanamkan modalnya di Jabar.
Ning menjelaskan, adanya pengembangan kawasan Rebana seluas 43.913 hektare di Jabar bisa menjadi lokasi calon investor untuk menanamkan modalnya.
Di samping itu adanya fasilitas-fasilitas dari pemerintah berupa tax holiday, tax allowance, investment allowance, dan deductive tax akan menjadi pendorong investor untuk berinvestasi di Jabar.
“Tidak dipungkiri kita semua menuju high tech, digitalisasi industri, seperti yang sering disebutkan yaitu 4.0 atau bahkan 5.0. Namun industri padat karya tetap masih dibutuhkan dengan adanya ketersediaan angkatan kerja serta transisi teknologi yang belum sepenuhnya terjadi dan terpenuhi,” paparnya.
Apindo Jabar pun memfasilitasi calon investor bertemu langsung dan berdialog bersama Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Dalam dialog tersebut, dihadiri calon investor dari Korea Selatan WS Shin serta Jay Bang.
“Dalam dialog tersebut, pemerintah memberikan jaminan tentang pengurusan surat–surat izin yang cepat serta iklim investasi di Indonesia yang kondusif,” ujarnya.
Di sisi lain, kata dia, calon investor masih menyimpan kekhawatiran terhadap impelementasi Undang-undang Cipta Kerja (Ciptaker) terutama soal pengupahan.
“Pak Bahlil Lahadia (Kepala BKPM) mengatakan calon investor tidak usah khawatir menanamkan modal di Indonesia,” ujarnya.
Selain memfasilitasi pertemuan dengan Menteri Investasi, Apindo Jabar juga melanjutkan safari pertemuan dengan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.
“Kementerian Perdagangan telah bekerja sama dengan pihak ketiga dalam mengatasi kelangkaan kontainer. Di mana MSC, selaku pihak ketiga telah melakukan penarikan kontainer kosong dari berbagai negara, sehingga bisa dipakai untuk para ekportir untuk mengirimkan barang keluar,” paparnya.
Dalam pertemuan singkat itu, kata dia, Kementerian Perdagangan berjanji akan menindaklanjuti keluhan pengusaha.
Sementara itu, calon investor asal Amerika Serikat Duncan Scott mengatakan setiap orang asing yang bekerja di Indonesia membayar US$1.200 per tahun. “Banyak sekali orang asing dari perusahaan alas kaki di Indonesia. Seharusnya uang tersebut bisa dipakai untuk memberikan pelatihan, kelas–kelas transformasi teknologi terkait sepatu, namun hingga kini sepertinya belum dilakukan,” katanya.
Kondisi tersebut membuat perusahaan sepatu masih kesulitan mencari tenaga teknis atau engineer. Duncan berharap pemerintah membantu mewujudkan transformasi teknologi tersebut sehingga perusahaan tidak melulu harus melakukan hijacking setiap membutuhkan technician baru.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
