Bisnis.com, PURWAKARTA – Laju pertumbuhan penduduk (LPP) Kabupaten Purwakarta masih cukup tinggi yakni di kisaran 1,34 persen dari jumlah penduduk wilayah ini yang hanya di bawah 1 juta jiwa.
Seharusnya, untuk ukuran Purwakarta, LPP ini bisa ditekan di angka satu persen dari jumlah penduduknya.
Menurut Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika, masih tingginya LPP ini disebabkan beberapa faktor. Semisal, banyaknya masyarakat yang lebih memilih memakai progam KB jangka pendek. Kemudian, banyaknya kaum urban yang datang ke wilayah ini.
“Itu yang menjadi beberapa faktor penyebab tak terkendalinya laju pertumbuhan penduduk ini,” ujar Anne, Senin (25/1/2021).
Anne menuturkan, saat ini pihaknya terus berupaya supaya angka LPP ini bisa ditekan. Salah satunya, dengan mengarahkan masyarakat untuk memakai metode kontrasepsi jangka panjang (MKPJ). Program tersebut, di awal tahun ini mulai dicanangkan.
“Saat ini alat KB sudah beragam, salah satunya IUD atau implan,” kata Anne.
Anne berpendapat, sebenarnya jika masyarakat menggunakan alat kontrasepsi jangka pendek itu sangat berbahaya. Apalagi, yang kategori hormonal, semisal pil dan suntik. Menurut dia, jika program KB dengan cara seperti itu dipakai berulang-ulang, justru bisa membahayakan si penggunanya sendiri.
Untuk menekan angka kelahiran, pihaknya terus melakukan sosialisasi, termasuk menguatkan peran para kader, tim penggerak PKK serta memanfaatkan beragam pelayanan. Kemudian, meningkatkan kontrol melalui progran ketahanan keluarga dan pembangunan kampung KB.
Terkait penerapan program MKPJ, lanjut dia, di awal tahun ini pihaknya akan terlebih menyasar pasangan usia subur (PUS) di wilayah-wilayah zona industri. Dengan program ini, tak ada alasan lain bagi pasangan suami isteri untuk tidak ikut program pemerintah ini. Terutama, mereka yang memiliki tingkat kesuburan cukup tinggi.
Anne menambahkan, dalam peneraan program tersebut pemrintah juga akan menyasar buruh pabrik. Kedepan, Disnakertrans, Apindo dan DPPKB Purwakarta akan melakukan MOU agar diberikan pelayanan didalam perusahaan.
“Kami akan gandeng sejumlah perusahaan. Supaya, di waktu-waktu tertentu karyawan perempuan yang usia produktif bisa mendapatkan pelayanan kontrasepsim,” tambah dia.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat Kusmana mengapresiasi langkah Pemkab Purwakarta yang konsen sampai ada pola penanganan hingga ke tingkat desa. Termasuk dalam menangani Covid-19, yakni dengan dibangunnya saung ambu dan tempat siaga sampai ke tempat RT dan RW.
“Ini merupakan suatu inovasi yang sangat luar biasa. Yang kedua, Purwakarta merupakan zona industri yang tentu saja banyak pasangan-pasangan muda. Kedepan kita akan merancang agar di Jabar bisa terdapat pelayanan di klinik-klinik di perusahaan dengan melibatkan Dinas Kesehatan dan DPPKB dengan alat kontrasepsi dari kita,” ujarnya singkat. (K57)
