Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Ini Upaya Disparbud Jabar Hidupkan Travel Umrah via Bandara Kertajati

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat berharap pusat bisa turut meringankan beban pelaku usaha travel haji dan umrah serta wisata yang terdampak di masa pandemi Covid-19.
Wisnu Wage Pamungkas
Wisnu Wage Pamungkas - Bisnis.com 14 Agustus 2020  |  12:05 WIB
Ilustrasi - Bisnis
Ilustrasi - Bisnis

Bisnis.com, BANDUNG—Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat berharap pusat bisa turut meringankan beban pelaku usaha travel haji dan umrah serta wisata yang terdampak di masa pandemi Covid-19.

Permintaan intervensi ini tidak terlepas dari sinyal Pemerintah Arab Saudi membuka kembali layanan kepada jemaah dari luar negeri.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jawa Barat, Dedi Taufik mengatakan pihaknya sudah menggelar pertemuan dengan Forum Komunikasi dan Silaturahmi Penyelenggara Travel Umrah dan Haji Jawa Barat (FKS Patuh Jabar) membahas strategi pemulihan.

Ketua Pokja Pariwisata Satgas Pemulihan Ekonomi Jabar itu menilai bisnis travel umrah bisa menjadi sektor yang turut pulih di masa pandemi.

“Kami membahas bersama asosiasi umrah bagaimana strategi ke depan pascapandemi Covid-19 ini terutama terkait perjalanan wisata umroh sekaligus memberdayakan mengoptimalisasi bandara kertajati, bahkan sudah menjalin kesepahaman dengan Garuda Indonesia dan asosiasi,” katanya di Bandung, Jumat (14/8/2020).

Menurutnya keberadaan bandara ini tidak terlepas dari konektivitas infrastruktur dan konektivitas untuk kepariwisataan. “Kita mencoba menggalang melalui FKS Patuh ada 156 travel umrah untuk membangkitkan bandara kertajati terutama untuk perjalanan umrah,” ia melanjutkan.

Dalam pembahasan yang dilakukan awal pekan ini di Hotel Grand Preanger tersebut dihadiri Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Nizar Ali yang menyebut terus melakukan komunikasi dengan Kedutaan Arab Saudi mengenai pembukaan perjalanan umrah.

“Pihak asosiasi juga sudah berkomitmen untuk charter flight. Jadi, setiap minggu, kalau misalkan Oktober itu on (dibuka umrah), setiap minggu dilakukan perjalanan umrah dari kertajati ke Jeddah, direct (maskapai) Garuda Indonesia,” jelas Dedi Taufik.

Adanya optimisme dari pelaku usaha tersebut harus diiringi oleh intervensi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat semacam subsidi, terutama kebijakan rapid tes atau swab test bagi jamaah maupun pelaku perjalanan luar negeri. Pasalnya, jika pelaku industri travel dibebankan dengan pengetesan, maka ini akan memberatkan karena selama hampir lima bulan kinerja bisnisnya terdampak pandemi.

Setidaknya ada dua hal yang harus dilakukan jika industri travel ingin tumbuh. Yakni, dibantu operasional dan promosi. Ia sendiri mengaku siap berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) setelah ada izin dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

“Dalam kaitan operasional ini, kan kalau sekarang keberangkatan umrah itu harus ada swab metoda PCR atau karantina pas kembali. Itu kan ada cost. Nah, cost misalnya untuk tes swab ini kita harap ada intervensi dari pemerintah pusat ada subsidi untuk itu atau dijamin pemerintah,” kata dia.

“Untuk promosi, Disparbud bisa membantu mempromosikan kaitan dengan paket umrah atau dikemas dalam paket wisatanya. Bangkit ini kan bisa saja berdampak pada pariwisata di Indonesia. Kita juga kan berharap ada perjalanan dari luar Jabar unutk datang ke Jabar, tentunya menyesuaikan dengan kondisi pandemi yang terjadi,” ucap dia.

Sementara itu, Kemenag menyiapkan dua opsi untuk penyelenggaraan haji tahun depan yakni opsi normal dan opsi haji masih dalam kondisi pandemi Covid-19. Opsi ini juga berdampak kepada besaran Biaya Perjalanan ibadah Haji (Bipih) yang bisa melonjak akibat ibadah haji masih dalam kondisi pandemi.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Nizar Ali mengatakan, calon jemaah haji bisa jadi tak perlu menambah biaya haji yang sudah dilunasinya dengan syarat musim haji dalam kondisi normal lagi tanpa ada pandemi Covid-19. Namun, kalau haji masih dalam situasi pandemi Covid-19 masih terjadi, harus ada penyesuaian ulang biayanya.

Demikian pula dengan aturan baru penyelenggaraan haji juga masih dirumuskan Kemenag. "Kami masih terus mencermati kondisi pandemi ini termasuk adanya kemungkinan penerapan protokol kesehatan untuk ibadah haji tahun depan," ucapnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bandara kertajati
Editor : Ajijah
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top