Bisnis.com, BATU—Bank Indonesia Cirebon terus mendorong elektronifikasi transaksi keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai upaya mewujudkan Gerakan Nasional Non-Tunai (GNT) yang mulai digaungkan lembaga tersebut sejak 2014 lalu.
Selain mendorong Pemda, Bank Indonesia Cirebon juga mendorong elektronifikasi transaksi keuangan di sektor lain seperti penerapan sistem pembayaran non-tunai di gerbang tol (GT) Palimanan (Cipali dan Palikanci).
Manager Unit Pengawasan Sistem Pembayaran dan Keuangan Inklusif (SPKI) Bank Indonesia Cirebon, Abdul Rahman mengatakan langkah awal yang dilakukan pihaknya yaitu mengadakan Focus Group Discussion (FGD) untuk pemetaan masalah yang dialami Pemda se-Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan) yang menghambat peralihan transaksi keuangan dari manual ke elektronik di lingkungan Pemda.
Dia menuturkan beberapa kendala yang dihadapi Pemda dalam upaya menerapkan transaksi non-tunai adalah belum adanya regulasi yang mengatur teknis penerapan elektronifikasi transaksi keuangan.
“Selama ini elektronifikasi sudah mulai diterapkan Pemda seperti pembayaran gaji, dan pembayaran proyek,” katanya saat acara capacity building wartawan se-Ciayumajakuning di Kota Batu, Jawa Timur, Rabu (18/04/2018).
Abdul mengungkapkan elektronifikasi transaksi keuangan Pemda beberapa waktu lalu telah diterapkan Pemkot Cirebon saat menyalurkan bantuan pangan non-tunai (BPNT) kepada sekitar 16.000 orang dari kalangan masyarakat berpengahasilan rendah (MBR).
“Harapannya Pemda di Ciayumajakuning lainnya juga menerapkan hal sama ketika menyalurkan bantuan kepada masyarakat,” ujarnya.
Abdul menambahkan target dari Bank Indonesia Cirebon adalah mendorong Pemda melakukan elektronifikasi transaksi keuangan secara total mulai dari transaksi pembayaran kebutuhan belanja seperti gaji pegawai hingga pada sektor pelayanan, retribusi dan pembayaran pajak daerah dari masyarakat.
“Kami ingin Pemda di Ciayumajakuning bisa menerapkan elektronifikasi transaksi keuangan seperti yang dilakukan Pemda DK Jakarta,” tambahnya.
Abdul menuturkan elektronifikasi transaksi keuangan di lingkungan Pemda merupakan bagian dari upaya Bank Indonesia membuka akses keuangan masyarakat dari akses yang masih terbatas ke akses yang terbuka dan lebih luas (inklusif).
“Dengan penyaluran bantuan secara non-tunai, secara tidak langsung memaksa masyarakat penerimannya untuk membuka rekening di bank,” tuturnya.
Abdul menegaskan ada banyak manfaat dari elektronfikasi transaksi keuangan karena lebih praktis, higienis, dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran.
“Contohnya ketika pembayaran di gerbang tol dilakukan secara non-tunai, tentu akan lebih praktis dan menghemat waktu,” tegasnya. (k3)
