Bisnis.com, BANDUNG - Ketua Harian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat Entang Sastraatmadja meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat meningkatkan kesejahteraan petani.
Hal tersebut menyusul turunnya Nilai Tukar Petani (NTP) pada bulan Maret lalu. Menurut Entang, turunnya NTP mengisyaratkan daya beli petani di Jabar melemah.
Merilis data BPS Jabar, NTP Jabar pada Maret 2018 mengalami penurunan 0,92% menjadi 108,26 dibandingkan dengan bulan sebelumnya 109,27. Artinya, dapat disimpulkan bahwa tingkat kemampuan atau daya beli dan daya tukar petani di perdesaan menurun.
"Artinya kesejahteraan petani belum ada apa-apanya. Ini jelas, tingkat pendapatan petani menjadi lebih buruk. Seharusnya tidak boleh turun," kata Entang, Jum'at (6/4).
Entang mengatakan, seharusnya NTP Jabar bisa mencapai 125 agar tingkat kesejahteraan petani bisa terjamin. Dia menyebut jangan sampai salah kaprah ketika NTP bisa mencapai angka di atas 100. Meski NTP mencapai angka 100, pedahal menurutnya belum bisa menjamin kesejahteraan petani.
"Harapannya NTP itu sekurang-kurangnya 125, berarti kan 25%. Bila pengeluaran petani Rp100.000, petani bisa memiliki pendapatan Rp125.000. Nah, Rp25.000 itu kan masih punya makna. Bila NTP, misalnya, cuma 103, apa maknanya? Rp3 rupiah apa maknanya? Apalagi kalau NTP di bawah 100," kata dia.
Entang juga mempertanyakan soal target pemerintah terkait pencapaian NTP. Pemerintah sudah seharusnya memikirkan berapa kisaran target NTP yang perlu diraih dalam hitungan per tahun.
"Ini juga termasuk bagi siapa saja yang menjadi pemimpin daerah di Jabar nantinya. Target selama lima tahun ke depan dalam RPJMD 2018-2023 NTP harus dibuat targetnya," ungkap Entang.
Sementara Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat Hendy Jatnika menyebut turunya daya beli petani disebabkan karena harga komoditas pertanian yang tidak sebanding dengan kenaikan biaya produksi.
"Ditambah seluruh biaya hidup petani meningkat, karena harga berbagai kebutuhan hidup," katanya.
