Bisnis.com, BANDUNG - Permasalahan aset menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Bandung menyusul belum sepenuhnya aset milik Pemkot Bandung tertata dengan baik.
Masalah tersebut juga yang mengganjal Pemkot Bandung belum meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) selama kepemimpinan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.
Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Bandung Siena Halim mengatakan pihaknya tengah memproses penyelesaian masalah aset.
Tahun lalu menurutnya ada Rp11 triliun nilai aset yang dokumennya belum lengkap. Dari jumlah tersebut, kata dia, tinggal Rp2,7 triliun yang harus segera dituntaskan.
"Tahun lalu kurang lebih Rp8 triliun aset yang diterima BPK. Kami memang kesulitan untuk menemukan data, terutama data-data lama sebelum tahun 2005," kata Siena, Kamis (5/4).
Selain itu, menurutnya setiap sektor memiliki karakteristik dokumennya sendiri. Seperti halnya sektor piutang pajak yang memerlukan keakuratan data terkait pelimpahan piutang.
"Apakah sudah cukup yakin bahwa yang bersangkutanlah yang memiliki piutang pajak, nilainya berapa, apakah wajib pajaknya mengakui, dan sebagainya. Itu butuh proses," katanya.
Kendati demikian, BPKA telah bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk lebih mengoptimalkan proses pendataan aset.
“Karena ini merupakan harapan kita bersama. Kita perlu kolaborasi dengan semua pihak agar cita-cita ini bisa terwujud,” kata Siena.
Sekretaris BPKA Kota Bandung Budhi Rukmana menambahkan penertiban aset diakuinya memang tidak mudah namun bisa diupayakan. Titik berat berada pada proses administrasi. Menurut dia ada beberapa sektor yang disoroti BPK, yaitu piutang pajak, persediaan, aset, dan utang jangka pendek.
Beberapa di antaranya diklaimnya sudah rampung dikerjakan dan sudah masuk ke Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)."LKPD sudah diserahkan pada 29 Maret 2018. Setelah itu mulai 2 April BPK mulai mengaudit untuk LKPD 2017," kata dia.
Dia mengatakan pembenahan aset memang menjadi fokus perhatian sebab target ini sudah tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPJMD) Kota Bandung di tahun 2018.
"Persoalan aset ini memang tidak mudah, tetapi tetap bisa diupayakan. Sesuai RPJMD tahun ini memang targetnya WTP," ujar Budhi.
Tahun lalu, Wali Kota Bandung nonaktif Ridwan Kamil mengaku butuh banyak waktu untuk menuntaskan masalah aset. Bahkan, dia menjanjikan akhir tahun 2017 masalah tersebut bisa tuntas.
Namun, nyatanya masalah tersebut masih terganjal dan belum bisa terselesaikan dengan baik.
