Bisnis.com, BANDUNG - Calon gubenur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, di Jawa Barat perlu untuk memiliki sistem zonasi bagi Industri Kecil Menengah (IKM).
Menurutnya, di negara-negara maju seperti Jepang dan Tiongkok, mereka sudah memiliki kluster IKM untuk mengembangkan produk-produk yang dibutuhkan bagi industri-industri besar.
Dalam suatu kesempatan, pria yang akrab disapa Emil itu pernah datang ke beberapa IKM di Jabar yang memproduksi onderdil otomotif hingga baut-baut untuk kebutuhan mesin-mesin pabrik. Pabrik itu memiliki 30, 50, hingga 70 orang buruh.
Namun, karena zonasi IKM belum ada, aturan yang diterapkan pada perusahaan ini sama dengan industri besar, padahal skala industrinya masih kecil dan menengah. Hal ini jelas memberatkan para pengusaha IKM.
“Oleh karena itu IKM harus diwujudkan di kawasan industri atau bikin zona baru IKM. Karena IKM ini juga memberikan sumbangan untuk menciptakan lapangan kerja baru," kata Walikota Bandung nonaktif ini.
Dia mengatakan, jika sistem zonasi IKM di Jabar belum ada dalam satu kawasan industri, maka dia menawarkan solusi. Apabila terpilih menjadi gubernur Jabar, dia berjanji akan berdialog dengan para stakeholder kawasan industri tersebut untuk meminta tersedianya zonasi IKM.
Janji kepada Buruh
Dia mengatakan, ketika IKM dan kawasan industri tumbuh seringkali warga di sekitar hanya jadi penonton. Orang yang bekerja di pabrik, misalnya, di kawasan Karawang, adalah orang yang berasal dari luar Karawang. Orang Karawang sendiri menurutnya kesulitan untuk bekerja di pabrik tersebut.
Untuk masalah itu, dia juga berjanji akan meminta pabrik-pabrik itu membangun sekolah yang akan melatih anak-anak muda agar bisa bekerja di pabrik meskipun memang menurutnya tidak semua orang ingin bekerja di pabrik.
Menurut Emil, negara harus memfasilitasi mereka terutama bagi orang yang tidak minat kerja di pabrik. Konsepnya, kata dia, adalah satu desa satu perusahaan. "Nah, desa harus punya produk unggulan dimana pekerjanya adalah orang di desa itu lalu gubernur berperan sebagai marketingnya." kata dia.
Selain itu, dia juga harus memastikan bahwa para buruh sejahtera. Solusinya tidak harus selalu dengan menaikkan upah, tetapi dengan cara lain yang menguntungkan para buruh antara lain dengan memberikan fasilitas bus gratis ke tempat kerja, pembelian sembako delivery dengan harga grosir, dan kesehatan gratis.
“Dengan begitu, meski upah tetap, tapi pengeluaran turun, dana yang selama ini terserap untuk transportasi, dan kesehatan, bisa ditabung, sehingga kesejahteraan mereka meningkat,” ujar Emil
