Bisnis.com,BANDUNG—Pemerintah Provinsi memastikan lebih serius menerapkan electronic road pricing [ERP] di sejumlah wilayah yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta.
Kepala Dinas Perhubungan Jabar Dedi Taufik mengatakan langkah menerapkan sistem berbayar bagi kendaraan roda empat dari wilayah Jabar ke DKI sudah disusun lebih dulu pihaknya sejak 2017 lalu. Langkah ini diyakini bisa menekan jumlah kendaraan di ruas provinsi setiap harinya yang akan menuju DKI.
“Kemacetan Ibu Kota harus ada solusi, kami saat ini tengah menggelar studi [ERP] di Margonda, Depok harus berbayar. Agar ke depan kita bisa mengalihkan ke transportasi publik,” katanya pada bisnis, Senin (26/3/2018).
Menurutnya studi awal penerapan sistem berbayar ini diambil di daerah Margonda karena dari pertimbangan pihaknya kendaraan yang masuk ke DKI dari sana terbilang tinggi. Mayoritas kendaraan menurutnya didominasi kendaraan pribadi dan roda dua. “Maka itu kita memilih Margonda, satu lagi di daerah Bekasi,” tuturnya.
Studi yang digelar pihaknya diperkirakan tuntas pada tahun ini mengingat ada sejumlah elemen yang harus dikaji. Dedi menyebut antara lain soal bangkitan tarikan, kesiapan transportasi umum pendukung hingga lahan parkir besar.
“Tidak bisa ujug-ujung karena perpindahan pergerakannya harus disiapkan kemana,” ujarnya.
Dedi menghitung dari wilayah penyangga Jakarta, jumlah kendaraan yang bergerak masuk per hari rata-rata mencapai 2 juta kendaraan. Dari angka ini pihaknya tengah menghitung berapa banyak jumlah kendaraan pribadi.
“Setelah dikaji dari sana, maka nantinya harus dilakukan sistem jalan berbayar yang melintas sebelum ke Ibu Kota,” paparnya.
