bisnis.com,BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum bisa mengoptimalkan program bank tanah karena minimnya prioritas anggaran dan kesulitan lahan.
Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Permukiman Jabar Bobby Subroto mengatakan sejauh ini upaya pihaknya menggulirkan program bank tanah belum maksimal guna mengikis jumlah backlog di Jawa Barat yang kini mencapai 1,2 juta. “Persoalan lahan untuk perumahan ini memang paling pelik,” katanya pada bisnis, Kamis (22/3/2018).
Menurutnya bank tanah untuk perumahan memang hal yang sulit mengingat kebutuhan tanah harus satu hamparan yang luas. Persoalan kemudian ketika lahan sudah tersedia pun tidak bisa langsung dibangun sekaligus. “Butuh waktu lagi minimal 2 tahun karena harus ada kesiapan perizinan dan kajian,” ujarnya.
Percerpatan land banking ini menurut informasi yang diterima pihaknya akan didorong oleh Pemerintah Pusat baik di Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat. “Kalau sudah terbentuk, salah satu titik strategis yang harus menjadi percepatan adalah soal lahan dan perizinan,” tuturnya.
Pihaknya ingin daerah diberi kewenangan misalnya dalam menentukan satuan harga tanah untuk harga jual perumahan. Bobby menilai dari sisi perizinan juga perlu koordinasi yang jelas mengingat persoalan di masing-masing daerah tidak sama. “Kondisi di daerah beda-beda, kebijakan bank tanah ini harus jadi kebijakan menyeluruh,” paparnya.
Di sisi lain, Bobby mendapatkan ada sejumlah kelompok pekerja informal yang urun rembug membeli tanah namun tidak memiliki anggaran membangun rumah. Mereka meminta apakah Pemprov Jabar bisa memfasilitas berbagai kebijakan kepemilikan rumah dengan modal tanah mereka. “Ini yang belum ada skemanya,” ujarnya.
