Bisnis.com, BANDUNG -- Langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka yang berencana untuk mengurungkan investasi di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati dinilai keputusan serampangan.
Bupati Majalengka Eman Suherman dinilai tidak melihat dan tidak merasa memiliki bahwa BIJB Kertajati merupakan potensi besar untuk masa depan perekonomian warganya.
"Dia [Bupati Majalengka] tidak merasa memiliki, dia sudah memiliki sesuatu yang berharga untuk menjadi magnet pengembangan kawasannya," jelas pakar transportasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Sony Sulaksono kepada Bisnis, Rabu (2/7/2025).
Seharusnya, Pemkab Majalengka mencari solusi dan terus mendorong agar aset berharga ini bisa menemukan captive market. Pasalnya, BIJB Kertajati berpeluang untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di Majalengka dan sekitarnya.
"Agar lucu bahasanya [Bupati Majalengka], yang mengatakan kita sudah capek-capek ngasih lahan, tapi tidak ada manfaatnya," ungkapnya.
Ia mengatakan cara berpikir seorang bupati yang beranggapan seperti itu keliru. Justru bupati harus melihat bagaimana cara memanfaatkan fasilitas tersebut yang bahkan tidak dimiliki semua daerah.
Baca Juga
"Cara meihatnya harus beda, Pemda kalau melihat untuk kepentingan rakyat pasti beda, bagaimana agar masyarakatnya bisa memanfaatkan Bandara [BIJB Kertajati], bagaimana agar memaksimalkan daerah saya dengan adanya Bandara ini, itu cara berpikirnya," jelasnya.
Tindakan tersebut justru berbanding terbalik dengan pemerintah daerah lain, yang justru berebut ingin memiliki Bandara Internasional yang saat ini dibatasi oleh Pemerintah Pusat.
"Ternyata [BIJB} Kertajati dikasih kesempatan untuk menjadi Bandara Internasional, yaudah manfaatkan," ungkapnya.
Untuk itu, ia melihat perlu adanya keberpihakan politik dari kepala daerah baik Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi maupun dari Bupati Majalengka Eman Suherman.
"Kita tunggu saja gebrakan Gubernur Jawa Barat untuk asetnya ini," jelasnya.
