Bisnis.com, CIREBON- Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka untuk berinvestasi di proyek strategis Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati urung direalisasikan. Pemkab kini tengah bersiap menarik kembali dana cadangan investasi hingga Rp171 miliar.
Dana tersebut berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014 sebesar Rp150 miliar, yang disimpan di bank sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah (Perda) No. 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Dana Cadangan Investasi Daerah Kabupaten Majalengka. Namun, hingga kini dana itu tidak pernah disalurkan ke proyek BIJB.
Bupati Majalengka, Eman Suherman, mengonfirmasi rencana investasi di Bandara Kertajati tersebut kemungkinan besar batal. Salah satu alasannya, adalah perkembangan BIJB yang dinilai belum optimal dan belum memberikan keuntungan bagi daerah.
“Sejak awal, kita siapkan dana Rp150 miliar untuk investasi ke BIJB. Tapi sampai sekarang, bandara itu belum menggeliat. Kita melihat belum ada potensi profit yang bisa didapat,” ujar Eman, Senin (30/6/2025).
Eman menjelaskan, dana yang masih tersimpan di rekening bank itu mengalami pertumbuhan nilai seiring waktu karena mendapatkan bunga simpanan. Kini, jumlahnya diperkirakan mencapai sekitar Rp171 miliar.
“Uangnya aman, bahkan bertambah. Karena disimpan di bank, setiap tahun dapat bunga. Nilainya sekarang sekitar Rp171 miliar,” imbuhnya.
Baca Juga
Salah satu faktor yang memperkuat keputusan penarikan dana adalah status hukum perda yang menjadi payung kebijakan investasi tersebut. Perda No. 5 Tahun 2014 disebut sudah tidak berlaku sejak 2018, karena tidak diperpanjang atau diperbaharui.
Meski demikian, pemerintah tetap memastikan proses penarikan dan pemanfaatan dana akan dilakukan secara hati-hati, transparan, dan berdasarkan skala prioritas kebutuhan daerah.
Eman menyebut, dana hasil penarikan investasi Bandara Kertajati itu akan difokuskan untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur dasar, sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Nanti kami alokasikan ke hal-hal yang lebih berdampak langsung. Bisa untuk jalan, irigasi, sosial, atau pertanian. Tapi tentu harus melalui persetujuan Dewan,” jelasnya.
Sementara itu, DPRD Kabupaten Majalengka juga menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti rencana penarikan dana tersebut. Menurut anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Majalengka, Muh Fajar Shodik, pencabutan perda investasi menjadi langkah awal yang akan ditempuh.
“Rencana pencabutan perda sudah kami bahas. Pekan depan akan mulai dibahas, dan katanya raperdanya akan disampaikan hari Senin,” ujar Fajar saat dikonfirmasi.
Fajar menegaskan, DPRD tidak menutup kemungkinan tetap membuka peluang investasi ke depan, namun dengan pendekatan yang lebih realistis dan fleksibel. Ia mengusulkan agar dana daerah dapat dibagi sesuai kebutuhan.
Dia menekankan pentingnya penggunaan dana cadangan secara tepat sasaran, mengingat kondisi keuangan daerah saat ini cukup terbatas dan harus dimanfaatkan seoptimal mungkin.
“Yang penting, dana ini harus mendukung visi pembangunan Bupati ke depan. Jangan sampai mubazir. Misalnya, kalau di tahun pertama Bupati fokus ke pengentasan kemiskinan, ya kita arahkan ke sana,” tegas Fajar.
Lebih lanjut, Fajar mendorong agar dana cadangan tersebut digunakan untuk sektor-sektor yang memiliki kesinambungan dan efek berantai terhadap kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, program jangka panjang seperti penguatan infrastruktur pertanian, pengembangan ekonomi desa, dan bantuan sosial bersifat produktif perlu menjadi perhatian utama.
“Kalau bicara keberlanjutan, kita tidak boleh hanya berpikir satu tahun anggaran. Harus ada kesinambungan. Programnya juga jangan parsial, harus punya dampak luas,” tutup Fajar.
