Bisnis.com, BANDUNG — Pemprov Jabar tengah menyusun anggaran di APBD Perubahan 2025 agar utang BPJS Kesehatan sebesar Rp330 miliar bisa dilunasi pada tahun ini.
Kepala Bappeda Jabar Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya mengalokasikan anggaran pelunasan melalui skema bantuan keuangan (bankeu) kepada pemerintah kabupaten dan kota, yang akan dituangkan dalam APBD Perubahan 2025.
"Dialokasikan melalui bantuan keuangan kabupaten kota pada perubahan APBD 2025," katanya, Kamis (26/6/2025).
Tercatat, tunggakan BPJS senilai ratusan miliar itu muncul karena di tahun 2023 lalu, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang diketahui tidak mengusulkan biaya bantuan senilai Rp 80 miliar.
Kemudian di tahun 2024, Pemprov Jabar yang memiliki utang BPJS senilai Rp 250 miliar harus mengalokasikan anggaran untuk keperluan Pilkada serentak. Akibatnya, kondisi fiskal keuangan Jabar mengalami beban dan akhirnya mengorbankan bantuan biaya BPJS.
"Jadi bukan kami tidak respek, semata-mata karena kapasitas fiskal terbatas. Di sisi yang lain, belanja saat itu sangat luar biasa. Namun demikian kami sudah sepakat dengan BPJS walaupun ada tunggakan pelayanan, kesehatan, sinergi dengan BPJS kami jamin tetap berjalan," ucap Sekda Jabar Herman Suryatman, Senin (23/6/2025).
Baca Juga
Meski begitu, Herman memastikan Pemprov Jabar berkomitmen untuk melunasi utang tersebut yang salah satu caranya adalah melalui APBD perubahan 2025. Bahkan kata dia, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi telah memberi atensi khusus soal masalah ini.
"Jadi, tanpa mereduksi kewajiban kita untuk memberikan layanan ke masyarakat. Janten, tong hariwang [Jadi, jangan khawatir]. Pak Gubernur berkomitmen untuk secepatnya diselesaikan. Ya, termasuk di anggaran perubahan sekarang. Kita akan ikhtiarkan," ucapnya.
"Tentu nanti pembahasan dengan DPRD. Harapan kami kita selesaikan semuanya. Namun demikian nanti keputusannya perubahan ini kan kita bicarakan dengan DPRD," tuturnya.
