Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menyebut program pembinaan siswa bermasalah di barak militer dibiayai melalui realokasi anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar).
Dedi memaparkan, terdapat realokasi anggaran pemda senilai lebih dari Rp5 triliun yang dilakukan oleh pemerintahannya. Realokasi anggaran itu mengubah belanja rutin pemerintah yang dianggap selama ini memboroskan anggaran.
"Kemudian alokasi-alokasi belanja publik tapi tidak memiliki kepentingan publik," paparnya usai beraudiensi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (19/5/2025).
Dedi mencontohkan beberapa pos anggaran pemerintahan yang direalokasi untuk kebutuhan lain. Misalnya, belanja Rp700 miliar untuk TIK pada sektor pendidikan. Padahal, anggaran lebih dibutuhkan untuk membangun ruang kelas baru.
"Sehingga ada realokasi dari Rp700 miliar menjadi Rp2,4 triliun," terang politisi Partai Gerindra itu.
Kemudian, belanja rutin perjalanan dinas pemerintah. Dedi menyebut nantinya pos anggaran itu akan direalokasikan untuk pembangunan jalan rakyat.
Selanjutnya, anggaran sosialisasi pemerintah bakal direalokasikan untuk penyediaan pasokan listrik bagi masyarakat kurang mampu. Dia menyebut saat ini ada sekitar 240.000 warga Jabar yang tidak punya listrik.
"Maka ada realokasi hampir Rp250 miliar, dari angka Rp9 miliar untuk belanja penerangan listrik warga," ujarnya.
Di sisi lain, mantan anggota DPR itu lalu menyebut program baru yang digagasnya seperti mengirim siswa bermasalah ke barak militer turut dibiayai oleh APBD provinsi. Biayanya diadakan dari hasil realokasi anggaran pemprov untuk pendidikan berkarakter.
Program anyar itu, terang Dedi, ditujukan untuk mengubah sikap anak-anak yang agresif terlibat dalam tawuran, mengonsumsi minuman keras serta korban gim daring.
"Dan Insyaallah berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dimungkinkan mereka besok sudah bisa meninggalkan barak untuk angkatan pertama. Nah itu di dalamnya ada dan Insyaallah anggarannya produktif," ucapnya.
