Bisnis.com, BANDUNG--Pengelolaan pendapatan dan belanja APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2025 mendapat apresiasi dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Hal ini harus menjadi motivasi dalam meningkatkan layanan dan kinerja.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapenda Jabar Deni Zakaria mengatakan catatan yang sudah ditorehkan merupakan buah kerja sama dan keterlibatan banyak pihak, termasuk arahan dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
“Kami bertugas dalam urusan pengelolaan pendapatan tentu bertanggung jawab dengan realisasi. Sejauh ini semuanya berjalan baik, namun tentu ini berkat kerjasama banyak pihak stakeholder, termasuk masyarakat wajib pajak,” katanya, Selasa (13/5/2025).
“Inovasi dan program harus bisa terus relevan, termasuk menjalankan arahan pimpinan, Pak Gub (Dedi Mulyadi),” Deni melanjutkan.
Program yang saat ini sedang berjalan adalah Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor. Bapenda terus melakukan evaluasi setiap hari agar kebijakan yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi sejak 20 Maret hingga akhir Juni nanti bisa optimal.
Sejauh ini, hingga akhir April lalu, sudah ada sebanyak 1.701.288 kendaraan bermotor (kbm) yang mengikuti program tersebut. Rinciannya, kendaraan roda dua sebanyak 1.405.807 kbm, kendaraan roda empat sebanyak 295.481 kbm.
Baca Juga
Disinggung mengenai apresiasi dari Mendagri, Deni enggan berpuas diri. “Ini adalah buah dari kerja sama banyak pihak. Dukungan dan perhatian Pak Gub KDM (Kang Dedi Mulyadi) juga berperan penting. Tentu apresiasi ini harus bisa jadi motivasi untuk lebih memaksimalkan kinerja,” jelas Deni.
Diketahui, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan apresiasi dalam Rapat Koordinasi Nasional terkait Percepatan Realisasi APBD Tahun 2025 Ditjen Bina Keuangan Daerah pertengahan pekan lalu. Berdasarkan data yang ditampilkan, realisasi belanja dan pendapatan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat paling tinggi di antara provinsi lain di Indonesia.
Catatan realisasi belanja hingga 2 Mei sudah mencapai 21,91% sementara dari sisi pendapatan daerah sudah di angka 32,94%. Angka itu menunjukkan kemampuan realisasi belanja yang tinggi, sementara pendapatan melebihi porsi belanja.
Porsi itu juga menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki Cadangan anggaran untuk hal yang tak terduga. Ia berharap catatan ini bisa diikuti oleh pemerintah provinsi lain agar mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
“Jawa Barat ini bagus, apresiasi saya Pak Gubernur, Pak Dedi (Mulyadi). Ini menunjukan prestasi, menunjukan kinerja yang baik, tak bisa dibantah,” ucap Tito. “Belanja seluruh provinsi kalah oleh Jabar, 21,91 persen. Artinya uang beredar,” dia melanjutkan.
Secara total, data realisasi belanja APBD seluruh provinsi berada di angka Rp88,74 triliun pada 30 April 2025. Angka itu menurun dibanding periode yang sama pada 2024 lalu yang mencapai Rp102,1 triliun.
Jabar masuk ke dalam kategori tiga provinsi terbesar yang sudah mencapai pendapatan di atas 30%. Rata-rata provinsi lain berada di kisaran 24,33% dan belanja sebesar 15,02%.
