Bisnis.com, BANDUNG -- Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir diagendakan akan mendatangi Kementerian PU untuk mencari solusi dari dampak yang masih tersisa dari pembangunan Tol Cisumdawu.
"Kami akan mengirimkan surat kembali dengan berbagai usulannya kepada Kementerian PU dan juga akan melakukan audiensi secara khusus berkaitan dengan dampak tol ini," kata Dony.
Dony menjelaskan, pihaknya sudah menginventarisasi langkah-langkah penyelesaian yang dihasilkan dari komunikasi lintas stakeholders.
"Untuk menyelesaikan sisa-sisa dampak pembangunan Tol Cisumdawu, baik itu lahan, rumah dan sawah, kami telah melakukan rapat dengan berbagai pemangku kepentingan sehingga bisa mempercepat permasalahan lahan tol ini. Agar bisa lebih jelas bagaimana progresnya dan penyelesainya, mana yang sudah dan belum," ungkap Dony.
Dony mengatakan, longsoran yang terjadi pada saat pengerjaan Tol Cisumdawu di sejumlah titik mengakibatkan terputusnya ruas jalan yang menghubungkan Desa Mulyasari, Desa Simamulya Kecamatan Sumedang Utara, Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan serta Desa Pamekaran dan Desa Pasirbiru Kecamatan Rancakalong.
"Jalan desa yang saat ini digunakan sepanjang 1,6 km. Sepanjang 600 meter hanya bisa dilalui satu arah, karena lebar jalan yang melintasi pemukiman terbatas," ujar Dony.
Baca Juga
Masalah lainnya, lanjut Dony, ialah terputusnya saluran air Cikopo dan sering terjadinya banjir pada saat musim hujan akibat tingginya debit air.
"Pasokan air ke sawah seluas 8 hektare terganggu. Ada sebagian lahan sawah yang terkena longsoran tanah dan luapan air. Terdapat empat rumah yang terancam longsor karena posisinya berada di atas saluran air," ungkap Dony.
Ia melanjutkan, di Desa Mulyasari, Kecamatan Sumedang Utara terdapat 19 rumah terdampak, 12 rumah sudah masuk Penetapan Lokasinya (Penlok)
"7 rumah lagi sudah diusulkan ke Kementerian PU," katanya.
Berkaitan dengan jalan pengganti, sambung Dony, Pemkab Sumedang akan meminta hasil kajian terkait jalan tersebut untuk mengetahui tingkat kelaikan.
"Kami akan meminta hasil kajian terhadap jalan lama, apa bisa kembali digunakan. Kalau tidak layak, akan memperlebar jalan pengganti yang akan kami usulkan ke pemerintah pusat," ungkapnya.
