Bisnis.com, BANDUNG— Pemerintah Kabupaten Sumedang memalidasi data dan solusi dari dampak yang timbul akibat pembangunan jalan Tol Cisumdawu.
Melalui Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Wakil Bupati Sumedang Fajar Aldila membahas berbagai permasalahan yang timbul akibat pembangunan Tol Cisumdawu, termasuk longsor pada tahun 2020 yang memaksa pelaksana proyek menggunakan jalan desa sebagai jalur alternatif sementara.
Jalan ini menghubungkan Desa Mulyasari Sumedang Utara-Ciherang Sumedang Selatan dengan Desa Pamekaran dan Desa Pasirbiru Kecamata Rancakalong
Namun, Kementerian PUPR tidak dapat mengganti jalan tersebut karena lokasinya berada di luar ROW jalan tol. Akibatnya, jalan desa sepanjang 1,6 km dan 600 meter hanya bisa dilewati satu mobil, sehingga menghambat mobilitas warga.
Dalam penetapan lokasi proyek, setidaknya 29 bidang tanah dan satu rumah milik warga di Desa Mulyasari, Kecamatan Sumedang Utara terdampak. Di Desa Mulyasari juga ada 19 rumah yang terdampak, dengan 12 rumah telah masuk dalam penetapan lokasi, sementara 7 rumah lainnya masih menunggu keputusan dari Kementerian PUPR.
Fajar menegaskan, masalah utama adalah keterbatasan anggaran. Meski demikian, ia meminta jajarannya agar melakukan pembaharuan informasi di lapangan agar solusi bisa segera didapat.
Baca Juga
“Jika ada hambatan, segera laporkan secara rinci agar dapat dicarikan solusi secepatnya,” tegasnya.
Sekda Sumedang Tuti Ruswati menambahkan, Dinas PUPR telah melakukan upaya penanganan banjir, namun derasnya arus air masih menyebabkan erosi. Sebanyak 16 rumah terdampak, termasuk 9 rumah di Sirnamulya, di mana warganya telah mengajukan relokasi.
"Jika ditemukan lokasi yang aman, mereka akan diajukan dalam program rehab Rutilahu dengan memanfaatkan tanah kas desa," tuturnya.
